Jatenggayengnews.com – Instruksi Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, agar seluruh pengurus dan kader partai di Indonesia membedah pemikiran Sosialisme Islam ala Ali Shariati dan H.O.S. Tjokroaminoto merupakan langkah taktis yang patut diapresiasi.
Di tengah realitas sosial saat ini, ketika sebagian masyarakat masih menghadapi tekanan dan ketimpangan ekonomi, partai politik berbasis massa Islam sudah semestinya menyegarkan kembali komitmen ideologisnya dalam membela kaum miskin dan tertindas atau mustad’afin.
Bagi umat Islam, Al-Qur’an bukan sekadar kitab yang dibaca dan dihafalkan, melainkan pedoman hidup yang harus dipahami melalui proses berpikir, mencermati realitas, serta mengambil pelajaran dari berbagai fenomena sosial. Ketika nilai-nilai yang terkandung dalam teks suci mampu diterjemahkan menjadi tindakan nyata, agama tidak berhenti sebagai ajaran normatif, tetapi hadir sebagai kekuatan perubahan sosial.
Lantas, mengapa kader politik hari ini perlu kembali mempelajari pemikiran Ali Shariati dan H.O.S. Tjokroaminoto? Jawabannya terletak pada corak pemikiran keduanya yang menghubungkan gagasan keagamaan dengan perjuangan sosial.
Ali Shariati, sosiolog revolusioner asal Iran, dikenal melalui pemikirannya tentang sosialisme humanis dan Islam sebagai ideologi pembebasan. Ia mempertemukan analisis sosial dengan teologi Islam untuk mendorong kesadaran masyarakat terhadap ketidakadilan. Pemikirannya menjadi salah satu referensi intelektual dalam dinamika Revolusi Iran 1979.
Sementara itu, H.O.S. Tjokroaminoto melahirkan sintesis pemikiran melalui buku Islam dan Sosialisme (1924). Tokoh pergerakan nasional tersebut menegaskan bahwa nilai-nilai keadilan, pemerataan, kebebasan, dan persaudaraan telah memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam serta keteladanan Nabi Muhammad SAW.
Otokritik Tradisi Ilmiah: Menggali Mutiara Lokal yang Terlupakan
Mengkaji pemikiran tokoh dunia seperti Ali Shariati maupun tokoh nasional sekelas Tjokroaminoto tentu penting. Namun, Nusantara juga memiliki tokoh lokal dengan rekam jejak perjuangan sosial yang tidak kalah menarik untuk diteliti. Salah satunya adalah K.H.R. Asnawi Kudus atau KH. R. Asnawi Bendan.
Sayangnya, warisan pemikiran dan perjuangan sosial-ekonomi beliau belum banyak digali secara mendalam, baik oleh kalangan akademisi maupun struktural partai politik. Di sinilah muncul sebuah otokritik mendasar: untuk apa haul beliau diperingati setiap tahun secara meriah apabila pemikiran dan nilai perjuangannya belum menjadi bahan kajian yang serius?
Padahal, rekam jejak sejarah Mbah Asnawi sangat penting. Beliau dikenal memiliki kedekatan dengan H.O.S. Tjokroaminoto. Saat bermukim di Makkah, Mbah Asnawi disebut pernah menjadi penasihat Sarekat Islam (SI) Cabang Makkah. Setelah kembali ke tanah air pada 1916, beliau juga mengemban amanah sebagai penasihat SI Cabang Kudus.
Berbeda dengan Tjokroaminoto yang menuangkan pemikirannya melalui karya tertulis, gagasan sosial Mbah Asnawi lebih terlihat melalui praktik perjuangan di tengah masyarakat. Perjuangan tersebut tercermin dalam upaya membangun kemandirian ekonomi pribumi, menghadapi dominasi kolonial, serta membela kepentingan rakyat kecil.
Sebagai ulama yang dikenal luas dan salah satu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama (NU), Mbah Asnawi menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial tidak cukup berhenti sebagai wacana. Nilai tersebut harus diwujudkan melalui keberpihakan dan tindakan konkret.
Secara pribadi, saya melihat model perjuangan sosial yang dipraktikkan KH. R. Asnawi ini sangat membumi dan menarik untuk dikaji dalam konteks kehidupan masyarakat saat ini.
Ketika saya menuliskan sekelumit kisah tentang keberanian Mbah Asnawi menolak membayar pajak bumi kepada pemerintah kolonial, tulisan tersebut mendapat tanggapan serius dan ulasan secara ilmiah dari sahabat saya, Gus Mujab.
Namun, setelah tulisan ilmiah itu terbit, muncul pertanyaan: apakah ruang publik meresponsnya melalui diskusi ilmiah, sarasehan, Focus Group Discussion (FGD), atau seminar? Kenyataannya, respons semacam itu belum terlihat. Ruang diskusi justru masih terasa sunyi.
Membangun Daya Kritis Generasi Muda
Kondisi tersebut menunjukkan pentingnya membangun daya kritis generasi muda, khususnya kalangan santri. Generasi muda tidak seharusnya hanya berkutat pada kajian fikih normatif yang membahas halal, haram, makruh, mubah, wajib, dan sunnah. Mereka juga perlu diajak memahami fikih sosial-politik, yakni bagaimana membela masyarakat tertindas, mengawal kekuasaan agar dijalankan secara amanah, serta memperjuangkan keadilan di tengah ketimpangan struktur sosial.
Gagasan Cak Imin untuk membedah Sosialisme Islam patut disambut positif. Namun, kajian tersebut akan lebih lengkap apabila tidak hanya berhenti pada pemikiran Ali Shariati dan H.O.S. Tjokroaminoto.
Kader partai, kaum santri, dan aktivis pergerakan perlu membuka kembali tabir sejarah lokalnya sendiri. Pemikiran dan jejak perjuangan KH. R. Asnawi Kudus layak diangkat menjadi bahan kajian, penelitian, serta diskusi ilmiah yang berkelanjutan.
Menggali kembali perjuangan sosial Mbah Asnawi bukan sekadar mengenang tokoh sejarah. Lebih dari itu, langkah tersebut merupakan upaya memahami bagaimana nilai-nilai Islam diterapkan dalam kehidupan nyata, terutama dalam membela kaum lemah dan memperjuangkan keadilan sosial.
Sebab, Islam bukan hanya agama yang mengajarkan kesalehan pribadi, tetapi juga membawa tanggung jawab sosial untuk membela mereka yang tertindas.
