BLORA || jatenggayengnews.com – Kekecewaan warga terhadap kondisi jalan provinsi yang rusak parah di Kabupaten Blora memuncak. Sejumlah warga di Kecamatan Randublatung menggelar aksi protes unik dengan menanam pohon pisang dan pohon pepaya di tengah jalan rusak ruas Randublatung-Cepu, Minggu (31/5/2026).
Tak hanya itu, warga juga menguruk sejumlah lubang jalan menggunakan grosok serta menuliskan berbagai kalimat bernada sindiran yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Tulisan seperti “Kartu Kuning Gub JTG”, “Wisata Jalan Bosok”, hingga “Dolan Pak Gub Jateng? Ojo Cangkeman” tampak menghiasi badan jalan yang rusak. Aksi tersebut menjadi simbol kekecewaan masyarakat terhadap lambannya penanganan infrastruktur yang selama ini menjadi keluhan warga.
Salah satu penggagas aksi, Lilik Yuliantoro, mengatakan protes tersebut dipicu oleh respons Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi saat kegiatan Rembug Pembangunan Provinsi Jawa Tengah 2026 di Kabupaten Kudus beberapa waktu lalu.
Menurut Lilik, saat itu Wakil Bupati Blora Sri Setyorini telah menyampaikan aspirasi masyarakat terkait kerusakan jalan provinsi di wilayah Blora. Namun jawaban yang diberikan gubernur dinilai tidak menjawab substansi persoalan yang dihadapi warga.
“Wabup sudah menyampaikan keresahan masyarakat mengenai kondisi jalan provinsi di Blora. Tapi respons yang muncul justru terkesan menyepelekan karena masyarakat dianggap tidak memahami status jalan,” ujar Lilik.
Ia menegaskan masyarakat tidak membutuhkan perdebatan mengenai kewenangan, melainkan solusi nyata atas kondisi jalan yang dinilai membahayakan pengguna dan menghambat aktivitas ekonomi.
“Harusnya gubernur memberikan solusi. Infrastruktur jalan ini kebutuhan dasar masyarakat dan penunjang ekonomi daerah,” katanya.
Lilik menyebut terdapat sejumlah ruas jalan provinsi yang hingga kini masih menjadi sorotan warga, di antaranya ruas Purwodadi-Blora serta Singget-Randublatung-Cepu yang setiap hari dilalui kendaraan berat.
Menurutnya, kedua jalur tersebut memiliki peran strategis dalam mendukung mobilitas warga maupun distribusi barang dan jasa. Kerusakan yang terus berlangsung dikhawatirkan berdampak pada keselamatan pengguna jalan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat.
Selain itu, warga juga mengeluhkan kondisi ruas Kunduran-Blora yang mengalami kerusakan di beberapa titik. Tidak hanya soal jalan berlubang, minimnya penerangan jalan umum (PJU) di sejumlah ruas jalan provinsi juga menjadi perhatian masyarakat.
“Kondisi gelap pada malam hari sangat berbahaya bagi pengguna jalan. Ini harus menjadi perhatian pemerintah,” ujarnya.
Lilik berharap Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengambil langkah konkret untuk memperbaiki infrastruktur jalan di Blora dan tidak mengabaikan aspirasi masyarakat.
“Kalau masalah di Blora tidak didengar, masyarakat bisa merasa seolah-olah Blora bukan bagian penting dari Jawa Tengah,” tegasnya.
Hingga berita ini ditulis, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya (DPUBMCK) Provinsi Jawa Tengah, Henggar Budi Anggoro, belum memberikan tanggapan terkait aksi protes warga maupun keluhan mengenai kondisi jalan provinsi di Kabupaten Blora.
Masyarakat berharap pemerintah provinsi segera melakukan perbaikan menyeluruh agar aktivitas ekonomi, distribusi logistik, dan keselamatan pengguna jalan dapat berjalan lebih optimal.
