SURABAYA|| Jatenggayengnews.com – Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Aliansi Madura Indonesia (AMI) secara tegas menyatakan penolakannya terhadap wacana pemekaran daerah pemilihan (dapil) di Kota Surabaya. Organisasi tersebut menilai kebijakan itu bukan merupakan kebutuhan mendesak masyarakat dan berpotensi memunculkan polemik baru dalam proses demokrasi.
Pernyataan tersebut disampaikan DPP AMI pada Minggu (28/6/2026). Ketua Umum DPP AMI, Baihaki Akbar, menegaskan bahwa pembahasan mengenai pemekaran dapil seharusnya tidak menjadi prioritas di tengah berbagai persoalan yang masih dihadapi masyarakat.
Menurutnya, pemerintah dan para pemangku kepentingan semestinya lebih fokus menyelesaikan isu-isu yang berdampak langsung terhadap kehidupan warga, seperti penyediaan lapangan pekerjaan, pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas pelayanan publik, hingga dugaan penyalahgunaan anggaran yang memerlukan perhatian serius.
“Kami menolak wacana pemekaran dapil apabila hanya didasarkan pada kepentingan politik tertentu. Demokrasi harus dibangun untuk memperkuat representasi rakyat, bukan menjadi instrumen yang justru membuka ruang kepentingan segelintir pihak,” tegas Baihaki.
Baihaki menilai setiap perubahan konfigurasi daerah pemilihan harus memiliki dasar yang kuat, dilakukan secara transparan, serta benar-benar bertujuan meningkatkan kualitas keterwakilan masyarakat. Ia menegaskan, perubahan dapil tidak boleh sekadar menjadi upaya mengubah peta politik menjelang pelaksanaan pemilu.
Selain itu, DPP AMI mengingatkan seluruh penyelenggara pemilu agar tetap menjaga independensi dalam setiap pengambilan kebijakan. Menurutnya, setiap keputusan yang berkaitan dengan penataan daerah pemilihan harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengedepankan kepentingan masyarakat luas.
AMI juga menilai pentingnya menjaga kepercayaan publik terhadap proses demokrasi. Karena itu, setiap kebijakan yang berkaitan dengan sistem pemilu harus dilakukan secara terbuka, akuntabel, dan tidak menimbulkan persepsi adanya keberpihakan kepada kelompok politik tertentu.
“DPP AMI berharap seluruh proses penyelenggaraan demokrasi tetap berjalan secara adil, transparan, dan berorientasi pada kepentingan rakyat, bukan kepentingan politik sesaat,” tutup Baihaki.
