jatenggayengnews.com – Aceh Social Development (ASD) menegaskan bahwa pernyataan Wakil Gubernur Aceh yang sempat menjadi polemik telah mengalami distorsi makna dan reduksi konteks, sehingga menimbulkan framing yang keliru. Organisasi ini menilai politisasi isu bencana justru kontraproduktif di tengah situasi krisis yang tengah dihadapi masyarakat Aceh.
Direktur ASD, Nasrul Sufi, S.Sos., M.M., menjelaskan bahwa narasi yang dibangun sebagian pihak telah keluar dari substansi kemanusiaan dan membentuk opini publik yang tidak berbasis fakta.
“Ini bukan sekadar perbedaan tafsir, tetapi sudah masuk pada wilayah delegitimasi narasi kemanusiaan dan berujung pada fitnah personal terhadap Wakil Gubernur Aceh. Padahal konteksnya jelas: darurat bencana dan kebutuhan percepatan penanganan korban,” tegas Nasrul Sufi dalam keterangannya pada Minggu (28/12/2025).
ASD mengimbau pihak-pihak yang menyebarkan informasi keliru untuk menunjukkan tanggung jawab etik dan moral dengan menyampaikan permintaan maaf terbuka melalui media massa.
“Permintaan maaf terbuka penting sebagai bentuk pemulihan nama baik, sekaligus koreksi atas informasi yang telah terlanjur beredar di ruang publik. Ini juga bagian dari edukasi publik agar isu kemanusiaan tidak terus-menerus dijadikan alat politisasi,” ujarnya.
Organisasi ini menekankan bahwa kebebasan berpendapat harus tetap berada dalam koridor akuntabilitas informasi, etika publik, dan prinsip kehati-hatian. Fokus utama saat ini, menurut ASD, seharusnya adalah penyelamatan dan pemulihan warga terdampak bencana.
ASD kembali mengajak seluruh elemen masyarakat, tokoh publik, dan media untuk mengakhiri polemik yang tidak bermanfaat, serta mengembalikan perhatian pada penanganan bencana, pemulihan sosial, dan solidaritas kemanusiaan di Aceh.
