JAKARTA || jatenggayengnews.com — Ekonom dan Pakar Kebijakan Publik UPN Veteran Jakarta, Achmad Nur Hidayat, menilai persoalan kelangkaan BBM di wilayah bencana Sumatera Utara tidak terletak pada stok, melainkan pada kelancaran distribusi serta kejelasan koordinasi di lapangan. Ia menyebut, dua kondisi dapat terjadi bersamaan: pemerintah menyatakan pasokan aman, sementara warga merasakan BBM sulit didapat.
Menurut Achmad, kekeliruan membaca akar masalah dalam situasi bencana dapat berakibat fatal. “Jika yang bermasalah stok, solusinya menambah pasokan. Tetapi jika yang bermasalah akses, menambah stok di hulu tidak otomatis menghilangkan antrean di hilir,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa BBM dalam kondisi krisis bukan sekadar komoditas energi, melainkan alat bertahan hidup yang menggerakkan ambulans, alat berat, kendaraan logistik, hingga dapur umum. Karena itu, kebijakan BBM di daerah terdampak bencana harus diperlakukan layaknya kebijakan pangan darurat: cepat, terukur, dan komunikatif.
Achmad menggambarkan sistem distribusi BBM seperti air dalam jaringan pipa. “Kita bisa punya bendungan penuh, tetapi jika pipa bocor atau tertimbun longsor, air tidak keluar dari keran. Kelangkaan di titik konsumsi sering bukan tanda bendungan kering, melainkan pipa tercekik,” jelasnya.
Di Sumut, kerusakan jalan akibat banjir dan longsor membuat rantai distribusi terganggu. Akses menuju wilayah pantai barat, Tapanuli, Tarutung hingga Sibolga terdampak dan beberapa SPBU juga tidak beroperasi penuh. Kondisi ini diperburuk oleh fenomena panic buying yang muncul akibat ketidakpastian informasi. “Ini respons rasional warga. Tetapi secara sistem, panic buying mengubah kekurangan sementara menjadi kelangkaan nyata,” kata Achmad.
Untuk memperbaiki situasi, ia menilai kebijakan harus bergeser dari logika stok menuju logika aliran. Setidaknya, terdapat tiga langkah yang perlu diprioritaskan negara dan badan usaha energi. Pertama, penyaluran berbasis prioritas, terutama untuk ambulans, relawan, alat berat, dan layanan esensial. Kedua, mekanisme penyaluran darurat yang adaptif, mulai dari penggunaan mobil tangki kecil hingga pasokan jeriken untuk daerah terpencil. Ketiga, transparansi informasi yang cepat dan terstruktur untuk menurunkan kepanikan publik.
Ia juga menyoroti pentingnya integrasi antara pemulihan listrik dan operasional SPBU. “SPBU membutuhkan listrik. Tangki bisa penuh, tetapi jika listrik padam, layanan tetap tidak maksimal,” tegasnya. Pemerintah daerah pun diminta mengambil peran lebih besar dalam koordinasi distribusi, termasuk menetapkan rute prioritas, pengawalan truk tangki, dan penertiban penimbunan.
Achmad menekankan bahwa setiap bencana harus menjadi momentum memperbaiki sistem ketahanan energi nasional. Peta jalur distribusi yang rawan putus harus diperbarui menjadi peta risiko energi, dan SPBU di zona rawan perlu standar ketahanan lebih tinggi. “Ketahanan energi bukan diukur dari murah di hari normal, tetapi dari tetap berjalan di hari krisis,” ujarnya.
Di akhir analisanya, Achmad menegaskan bahwa yang langka bukan selalu stok BBM, melainkan kelancaran aliran dan koordinasi distribusi. “Jika kita memperkuat pipa, maka bendungan yang penuh akan benar-benar bermanfaat,” tutupnya.
