GROBOGAN || jatenggayengnews.com – Bupati Grobogan, Setyo Hadi, menegaskan bahwa kepemimpinan di tingkat desa tidak boleh dipahami sebagai kekuasaan, melainkan bentuk pelayanan kepada masyarakat. Pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa se-Kecamatan Grobogan yang digelar di Pendapa Kecamatan Grobogan, Selasa (7/10/2025).
Dalam arahannya, Bupati menekankan bahwa baik dirinya maupun kepala desa dan lurah sejatinya memegang peran yang sama sebagai pelayan rakyat.
“Bupati itu bukan penguasa. Begitu juga kades dan lurah, semuanya pelayan masyarakat,” ujar Setyo Hadi.
Ia juga mendorong kepala desa dan perangkatnya untuk menjunjung tinggi musyawarah dalam menyelesaikan persoalan yang timbul di masyarakat. Menurutnya, menjaga harmoni sosial adalah kunci keberhasilan pemerintahan di tingkat lokal.
“Kalau ada masalah, selesaikan dengan baik-baik, dimusyawarahkan,” tegasnya.
Dalam forum itu, Bupati memberi perhatian khusus pada penanganan kemiskinan ekstrem. Ia meminta kepala desa dan kepala dusun untuk aktif mendata dan melaporkan kondisi warga yang membutuhkan agar bantuan dan intervensi bisa tepat sasaran.
“Kades, kadus harus tahu warganya yang miskin ekstrem. Tolong dicatat, dilaporkan. Nanti kabupaten akan menyorot betul-betul,” ucapnya.
Di bidang ekonomi, Setyo Hadi mendorong pengembangan koperasi desa sebagai motor penggerak ekonomi lokal. Ia menyebut Koperasi Desa Merah Putih sebagai contoh penting yang perlu terus dikembangkan untuk menciptakan peluang usaha bagi warga desa.
Selain itu, Bupati juga menyoroti pentingnya dukungan dari seluruh perangkat desa terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan bagian dari upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, khususnya anak-anak dan remaja.
“Saya garis bawahi kerjasamanya yang baik semuanya, kades, lurah, camat. Program bupati, camat, kades harus sinkron dan selaras,” tandasnya.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah kabupaten, kecamatan, dan desa merupakan fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan seluruh pihak untuk menjaga stabilitas desa agar pelaksanaan program pemerintahan tidak terganggu oleh isu-isu yang dapat memecah belah masyarakat.
“Jagalah desanya masing-masing tetap adem, jangan sampai ada keramaian atau provokasi yang tidak jelas,” pesannya.
Sementara itu, Camat Grobogan, Hj. Suprapti, dalam laporannya menyatakan bahwa rakor ini menjadi sarana konsolidasi lintas sektor dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Ia menyampaikan bahwa kecamatan rutin mengadakan anjangsana dan rakor untuk mengevaluasi capaian serta menyusun program kerja ke depan secara partisipatif.
Ia juga menyebutkan sejumlah keberhasilan wilayahnya, antara lain pelunasan PBB-P2 oleh seluruh desa, prestasi desa dalam pengelolaan perpustakaan, serta terlaksananya Musrenbangdes di semua desa.
“Pendapa kecamatan kini juga difungsikan sebagai ruang publik serbaguna, tempat sosialisasi, layanan, hingga edukasi untuk anak-anak,” kata Suprapti.
Upaya peningkatan layanan publik juga dilakukan melalui lokakarya mini kesehatan yang secara rutin dilaksanakan sebagai bagian dari strategi penurunan angka stunting di wilayah tersebut.
Rakor ini menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi antar-tingkatan pemerintahan. Dengan semangat kolaborasi dan perhatian terhadap kondisi masyarakat, Pemerintah Kabupaten Grobogan berupaya mewujudkan desa yang aman, sehat, dan sejahtera.
