Foto: Warga Sungai Pukat Perbaiki Jembatan Rusak secara Swadaya, Pemkab Sintang Dikritik
Sintang, Kalbar || jatenggayengnews.com – Masyarakat Desa Sungai Pukat, Kecamatan Kelam Permai, Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, terpaksa turun tangan memperbaiki jembatan rusak di wilayah mereka secara swadaya. Jembatan yang melintasi Sungai Embirah dan menjadi penghubung utama antara Simpang Lanjing dan Desa Bengkuang itu telah rusak parah sejak lama tanpa penanganan berarti dari pihak pemerintah.
Salah satu tokoh masyarakat menyampaikan bahwa permintaan warga agar jembatan diperbaiki sudah sering diajukan ke pemerintah daerah, namun tidak pernah ditindaklanjuti. “Kami sudah lama berharap ada perbaikan, tapi tidak juga ditanggapi. Akhirnya kami patungan agar tidak menunggu sampai ada korban jiwa,” ujar warga yang enggan disebutkan namanya, Senin (9/6/2025).
Proses perbaikan dilakukan secara mandiri oleh warga menggunakan alat sederhana dan dana hasil urunan. Material diperoleh dari sumbangan warga, dan pengerjaan dilaksanakan secara gotong royong tanpa dukungan dari pemerintah daerah.
Kondisi ini menuai kekecewaan dari berbagai pihak, termasuk kalangan aktivis. Desy Kasing, aktivis mahasiswa lokal, mengkritik keras lambannya respon dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Sintang. “Kalau fasilitas infrastruktur seperti jembatan dibiarkan rusak dan warga yang harus memperbaikinya sendiri, lalu apa fungsi dinas PUPR?” tegasnya.
Kepala Desa Sungai Pukat, Sutrisman, SH, saat dikonfirmasi wartawan melalui WhatsApp, membenarkan bahwa perbaikan sedang berlangsung dan dilakukan langsung oleh masyarakat. “Ya, lagi sedang diperbaiki,” tulisnya singkat.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari pihak Dinas PUPR Kabupaten Sintang meskipun telah dihubungi untuk dimintai klarifikasi.
Warga berharap inisiatif swadaya yang mereka lakukan bisa menjadi pemicu kesadaran pemerintah daerah untuk segera melakukan perbaikan menyeluruh dengan standar keamanan memadai. Mereka menegaskan bahwa semangat gotong royong bukan alasan bagi pemerintah untuk lepas tanggung jawab atas infrastruktur publik yang semestinya menjadi kewajiban negara.
