Pati||Jatenggayengnews.com-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan terkait dugaan keterlibatan Bupati Pati terpilih, Sudewo, dalam kasus suap proyek di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan. Puluhan orang yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pati (Germas PP) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, pada Selasa, 24 Desember 2024. Mereka mendesak agar KPK segera menangkap dan memeriksa Sudewo atas dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi tersebut.
Desakan Penetapan Tersangka
Dalam aksinya, massa menyatakan bahwa KPK sudah memiliki bukti yang cukup untuk menindaklanjuti kasus ini. Salah satu bukti yang ditemukan adalah uang senilai Rp3 miliar yang disita dari Sudewo saat menjabat sebagai anggota DPR periode 2019-2024. Uang tersebut diduga terkait dengan proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA, yang melibatkan dugaan praktik suap dan merugikan negara miliaran rupiah.
Koordinator lapangan dalam aksi tersebut, Syamsul F, menyatakan, “Kami mendesak KPK untuk segera menangkap dan memeriksa Bupati Terpilih Kabupaten Pati, Sudewo, atas dugaan keterlibatannya dalam kasus suap pada proyek pengadaan barang dan jasa di DJKA yang merugikan negara miliaran rupiah.”
Dukungan untuk Pemerintahan Bersih
Syamsul juga menegaskan bahwa keberanian KPK untuk menangkap Sudewo, yang merupakan kader Partai Gerindra, akan sangat mendukung upaya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, terutama di kalangan elite politik. “Keberanian KPK dalam menindak kader Partai Gerindra yang terlibat kasus korupsi adalah langkah yang sangat kami dukung, untuk membantu mewujudkan visi Presiden Prabowo yakni Indonesia tanpa koruptor,” ujarnya.
Tuntutan Masyarakat Pati
Selain itu, massa yang menggelar aksi tersebut juga menegaskan bahwa masyarakat Kabupaten Pati menolak keras kehadiran pejabat yang terindikasi terlibat korupsi. Mereka menginginkan agar proses hukum terhadap Sudewo dipercepat, untuk memastikan bahwa pemerintahan di daerah tersebut bebas dari praktik korupsi.
“Masyarakat Kabupaten Pati, Jawa Tengah, juga menolak pelantikan dan kehadiran pejabat yang terindikasi terlibat korupsi,” pungkas Syamsul, yang mewakili elemen masyarakat yang menuntut transparansi dan keadilan.
Tantangan bagi Partai Gerindra
Desakan ini juga mengarah pada Prabowo Subianto sebagai Ketua Umum Partai Gerindra, untuk lebih aktif dalam menanggapi kasus korupsi yang melibatkan kadernya. Sebagai partai pengusung Presiden Prabowo, mereka meminta agar proses hukum terhadap kader yang terindikasi korupsi dapat berjalan dengan tegas dan tanpa kompromi.
Dengan adanya tuntutan ini, KPK diharapkan dapat segera mengungkap keterlibatan Sudewo dalam kasus suap ini dan memproses hukum secara transparan, serta memberikan efek jera terhadap siapa pun yang terlibat dalam praktik korupsi, khususnya dalam lingkup pemerintahan.
