Pedagang Pleburan Tempuh Jalur Hukum, Dugaan Pungutan Dipersoalkan

SEMARANG || Jatenggayengnews.com – Keluhan pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Jalan Imam Barjo, Pleburan, Kota Semarang, terkait dugaan pungutan harian kini memasuki jalur hukum. Para pedagang meminta aparat penegak hukum menelusuri dasar penarikan uang, legalitas izin pengelolaan parkir, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab atas aktivitas tersebut.

Persoalan ini turut menyoroti nama Supardi Leo yang disebut dalam pemberitaan sebagai pihak pengelola parkir. Sejumlah pedagang mempertanyakan pemberian dan pengawasan izin oleh Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Semarang, terlebih muncul keterangan bahwa yang bersangkutan pernah tiga kali dipersoalkan dalam persoalan terkait pungutan.

Salah seorang pedagang, Erwin, mengungkapkan bahwa sekitar 30 PKL di kawasan tersebut diduga diminta membayar Rp25.000 per hari. Selain itu, pedagang juga disebut dikenai biaya listrik sebesar Rp5.000 per hari. Keterangan tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.

BACA JUGA  Kabid Humas Polda Jateng; Ops Patuh Candi 2024 Efektif Turunkan Jumlah Pelanggaran dan Laka Lantas

“Kami ingin persoalan ini dibuka secara terang. Jangan sampai surat izin parkir dijadikan alat untuk menarik uang dari masyarakat kecil. Kami juga meminta agar aliran uangnya diperiksa, siapa yang menerima dan ke mana uang tersebut disalurkan,” ujar Erwin.

Persoalan tersebut sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara perwakilan pedagang, Dishub, dan sejumlah pihak terkait pada 9 November 2026. Dalam pertemuan itu, Andreas dari Bidang Perizinan dan Pengelolaan Parkir Dishub Kota Semarang disebut memberikan penjelasan mengenai persoalan yang melibatkan Supardi Leo.

BACA JUGA  Pemuda Donorojo Tewas Usai Keributan Acara Dangdut

Andreas juga disebut mempersilakan pedagang membawa persoalan tersebut kepada aparat penegak hukum apabila menemukan dugaan pelanggaran. Sementara itu, Putut yang disebut sebagai koordinator lapangan menyampaikan bahwa dirinya hanya menjalankan tugas sebagai koordinator.

Perwakilan advokasi paguyuban, Sri Sudibyo, menyatakan pihaknya memilih menempuh jalur hukum agar persoalan tersebut dapat diperiksa secara objektif. Ia meminta aparat menelusuri mekanisme pungutan, dokumen perizinan, serta kemungkinan adanya pihak lain yang menerima aliran dana.

Selain melaporkan dugaan pungutan kepada aparat penegak hukum, pihak pedagang juga meminta Inspektorat Kota Semarang memeriksa aspek administrasi dan pengawasan perizinan di lingkungan Dishub. Mereka berharap pemerintah memberikan kejelasan mengenai ruang lingkup kewenangan pemegang izin parkir, termasuk apakah izin tersebut mencakup penarikan uang dari pedagang.

BACA JUGA  Kapolres Purbalingga Pimpin Apel Pergelaran Pasukan Pagi Hari

Pedagang juga meminta perlindungan agar tidak mengalami intimidasi selama menyampaikan keberatan. Mereka menegaskan bahwa tuntutan tersebut bertujuan memperoleh kepastian hukum dan menjalankan usaha dengan aman tanpa dibebani pungutan yang tidak jelas dasar hukumnya.

Hingga berita ini disusun, klarifikasi resmi dari Supardi Leo, Andreas, Putut, Kepala Dishub, maupun Sekretaris Dishub Kota Semarang masih diperlukan untuk melengkapi pemberitaan. Dugaan pungutan dan kemungkinan penyalahgunaan kewenangan harus dibuktikan melalui pemeriksaan aparat berwenang. Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak yang disebutkan.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2