Kawal Penetapan UMK 2027, Buruh Rembang Desak Upah Sesuai Kebutuhan Hidup Layak

Jatenggayengnews.com || Rembang – Gelombang penolakan terhadap upah murah kembali disuarakan ratusan pekerja di Kabupaten Rembang. Sekitar 150 buruh dari sejumlah serikat pekerja mendatangi Kantor Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Dinperinaker) Kabupaten Rembang, Jumat (20/11/2026) pagi. Mereka mengawal rapat pleno Dewan Pengupahan terkait rekomendasi penetapan Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027.


Aksi tersebut merupakan kelanjutan dari demonstrasi sehari sebelumnya di Hotel Pollos Rembang, ketika para buruh mengawal rapat pra-sidang Dewan Pengupahan. Kali ini, mereka kembali turun ke jalan untuk memastikan aspirasi pekerja menjadi pertimbangan dalam menentukan besaran upah minimum tahun mendatang.


Massa aksi mendesak agar UMK Rembang 2027 ditetapkan sebesar 100 persen dari Kebutuhan Hidup Layak (KHL), yakni di kisaran Rp3,4 juta lebih. Mereka menilai besaran upah harus mencerminkan kebutuhan riil masyarakat, bukan sekadar mengikuti angka kenaikan minimum yang belum mencukupi biaya hidup.
Pimpinan Serikat Pekerja Nasional (SPN) Kabupaten Rembang, Emon Zakaria, menegaskan bahwa pemenuhan KHL merupakan tuntutan utama yang tidak bisa ditawar. Menurutnya, perjuangan buruh tidak hanya menyangkut kepentingan pekerja pabrik, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat secara luas.

BACA JUGA  Seleksi Perangkat Desa Demak Diprotes, DPRD Turun Tangan


“Kami menuntut KHL 100 persen. Tidak ada tawar-menawar, tolak upah murah. Karena itu merupakan kebutuhan hidup layak untuk Kabupaten Rembang,” tegas Emon saat menyampaikan aspirasi di lokasi aksi.
Emon juga menyoroti waktu pelaksanaan rapat pleno Dewan Pengupahan yang dinilai terlalu cepat, mengingat pengumuman Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah belum resmi diterbitkan. Ia khawatir penetapan UMK lebih dahulu justru menimbulkan persoalan apabila nantinya angka UMP berada di atas rekomendasi UMK Rembang.


Pihaknya mengaku telah mengusulkan agar rapat pleno ditunda hingga Senin, sebagaimana jadwal yang diterapkan di Kabupaten Jepara. Langkah tersebut dinilai lebih aman untuk memastikan proses penetapan upah mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
“Kalau hari ini ditetapkan, kemudian UMP diumumkan malam ini atau Sabtu dan ternyata UMK kita lebih rendah dari UMP, tentu akan menjadi persoalan. Penetapannya bisa batal demi hukum dan harus dilakukan perundingan ulang,” jelasnya.

BACA JUGA  Hamburkan Uang Negara Proyek Jalan Pasar Senen Diduga Asal Asalan


Meski menyampaikan keberatan terhadap jadwal rapat, para buruh tetap hadir untuk mengawal proses sesuai undangan resmi. Emon menyebut pihaknya juga telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan apabila hasil pleno tidak mengakomodasi tuntutan pekerja.
“Kami sudah menyiapkan plan A, B, dan C apabila hasil hari ini tidak sesuai dengan tuntutan,” imbuhnya.


Sementara itu, Ketua Pimpinan Unit Kerja (PUK) FSP SPSI PT Parkland World Indonesia (PWI) Kabupaten Rembang, Adimas Dwi Nugroho, mengungkapkan bahwa terdapat kesenjangan cukup besar antara kebutuhan hidup layak dengan upah minimum yang diterima pekerja saat ini.


Mengacu pada data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sebagaimana disampaikan dalam aksi tersebut, KHL Jawa Tengah berada di kisaran Rp3,7 juta, sedangkan KHL Kabupaten Rembang mencapai sekitar Rp3,4 juta. Angka tersebut masih terpaut jauh dari UMK Rembang tahun 2026 yang ditetapkan sebesar Rp2.386.305.

BACA JUGA  Penghormatan kepada Leluhur melalui Tradisi Ganti Luwur Makam Raden Fatah di Demak


Menurut Adimas, kesenjangan antara pendapatan dan kebutuhan hidup berpotensi menambah beban ekonomi para pekerja. Bahkan, sebagian buruh disebut terpaksa mencari pinjaman daring untuk menutup kekurangan kebutuhan sehari-hari.


“Selisihnya sangat jauh. Akibat kekurangan untuk memenuhi kebutuhan hidup itu, mohon maaf, banyak teman-teman buruh yang akhirnya terjerat pinjol. Kami tidak ingin kondisi seperti itu terus terjadi,” ungkapnya.


Melalui aksi tersebut, serikat pekerja berharap Dewan Pengupahan Kabupaten Rembang dapat menyusun berita acara yang merekomendasikan UMK 2027 sebesar Rp3,4 juta lebih kepada Bupati Rembang.


Buruh menilai penetapan upah yang sesuai dengan kebutuhan hidup layak merupakan langkah penting untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga daya beli masyarakat di Kabupaten Rembang.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2