Banding Jaksa Diterima, Eks Kades Langkat Tetap Divonis 2,5 Tahun

Tentang Kami24 Dilihat

LANGKAT || Jatenggayengnews.com – Pengadilan Tinggi (PT) Medan menguatkan vonis 2 tahun 6 bulan penjara terhadap Nazrul Hapis, mantan Kepala Desa Serapuh Asli, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, dalam perkara korupsi dana desa yang digunakan untuk kepentingan pribadi, termasuk membiayai kehidupan seorang perempuan yang disebut sebagai selingkuhannya.

Putusan tersebut dibacakan dalam perkara banding dengan Nomor 41/Pid.Sus-TPK/2026/PT MDN. Majelis hakim yang diketuai Serliwaty menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Langkat, tetapi tetap menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan.

BACA JUGA  Hukum anggota DPRD Banyuwangi yang terlibat narkoba sama seperti rakyat

Dalam putusan tersebut, Nazrul tetap dijatuhi hukuman 2 tahun 6 bulan penjara. Selain itu, terdakwa diwajibkan membayar denda Rp50 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti kurungan selama 50 hari.

Nazrul juga dibebani kewajiban membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp387.012.800. Apabila uang pengganti tidak dibayarkan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa dapat menyita dan melelang harta bendanya. Jika harta tersebut tidak mencukupi, kewajiban itu diganti dengan pidana kurungan selama 1 tahun 6 bulan.

Dalam pertimbangan hukumnya, majelis hakim menyatakan perbuatan Nazrul terbukti memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan primer. Pengadilan juga menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan dan masa penahanan yang telah dijalani diperhitungkan sebagai pengurang hukuman.

BACA JUGA  Peringati Hari Jadi ke-78 Fungsi Reserse, Satreskrim Polres Kebumen Gelar Bakti Sosial di Panti Asuhan Yatim ’Aisyiyah

Kasus tersebut bermula ketika Nazrul menjabat sebagai Kepala Desa Serapuh Asli pada periode pengelolaan Dana Desa tahun anggaran 2022 hingga 2024. Berdasarkan hasil pemeriksaan perhitungan kerugian negara, penyimpangan pengelolaan dana desa tersebut mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp387.012.800.

Dalam dakwaan perkara, dana desa disebut digunakan untuk kepentingan pribadi, membayar jasa kuasa hukum, membayar sewa rumah, serta membiayai kehidupan perempuan bernama Nur Riza Ridhani. Terdakwa juga disebut tidak mempertanggungjawabkan penggunaan dana tersebut dan tidak mengembalikannya ke kas desa.

BACA JUGA  Lapas Purwodadi Promosi Batik Eksklusif, Ketua DPRD Grobogan Beri Dukungan

Untuk menutupi penyimpangan, terdakwa disebut memerintahkan sejumlah perangkat desa membuat laporan pertanggungjawaban menggunakan kuitansi dan stempel palsu agar kegiatan seolah-olah telah dilaksanakan sesuai anggaran.

Putusan banding tersebut menegaskan bahwa hukuman terhadap mantan kepala desa itu tetap berlaku. Perkara ini sekaligus menjadi pengingat bahwa dana desa merupakan anggaran publik yang wajib dikelola secara transparan, bertanggung jawab, dan digunakan untuk kepentingan masyarakat.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2