JEPARA || jatenggayengnews.com – Nasib memprihatinkan dialami empat tenaga pendidik PAUD Tunas Bangsa di Desa Pule, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara. Mereka mengaku belumenerima gaji selama 13 bulan, meskipun tetap menjalankan tugas mendidik anak-anak.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan terhadap tanggung jawab Pemerintah Desa (Pemdes) Pule dalam memenuhi hak tenaga pendidik yang mengabdi di lembaga pendidikan milik desa tersebut.
Kepada jurnalis Global7, para guru menyampaikan keluhan sekaligus berharap pemerintah desa segera menyelesaikan pembayaran gaji yang tertunggak selama lebih dari satu tahun.PAUD Tunas Bangsa merupakan lembaga pendidikan anak usia dini milik Pemerintah Desa Pule yang selama ini memberikan layanan pendidikan gratis kepada masyarakat.
Selama lebih dari sepuluh tahun, operasional lembaga tersebut disebut mendapatkan dukungan anggaran pemerintah desa. Pembiayaan itu mencakup kebutuhan operasional, pembayaran gaji guru, listrik, hingga kebersihan.
Namun, di tengah keberlangsungan layanan pendidikan tersebut, empat tenaga pendidik justru mengaku belum menerima hak mereka selama 13 bulan.
Persoalan ini memunculkan pertanyaan mengenai pengalokasian dan realisasi anggaran untuk pembayaran gaji para guru. Masyarakat berharap adanya penjelasan terbuka mengenai apakah anggaran tersebut telah dimasukkan dalam APBDes serta alasan belum terealisasinya pembayaran.
Kepala Desa Sebut Gaji Bersumber dari ADD
Saat dikonfirmasi jurnalis Global7 pada Jumat (20/11/2026), Kepala Desa Pule, Masyumi, menyampaikan bahwa pembayaran gaji guru PAUD biasanya bersumber dari Anggaran Dana Desa (ADD).
Ia juga menyebut pengelolaan pembayaran tersebut telah diserahkan kepada bendahara desa berinisial S.
Keterangan tersebut diharapkan dapat menjadi awal untuk menelusuri penyebab keterlambatan pembayaran gaji yang dikeluhkan empat tenaga pendidik tersebut.
Pemdes Diharapkan Transparan
Persoalan ini tidak hanya menyangkut keterlambatan pembayaran gaji, tetapi juga kepastian kesejahteraan tenaga pendidik serta transparansi pengelolaan anggaran desa.Pemdes Pule diharapkan memberikan penjelasan secara terbuka mengenai alokasi, pencairan, dan realisasi anggaran pembayaran gaji guru PAUD Tunas Bangsa.
Apabila dalam proses pemeriksaan nantinya ditemukan dugaan penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan negara, persoalan tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Salah satu ketentuan yang mengatur tindak pidana korupsi adalah Pasal 603 UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
Kini, para guru dan masyarakat menantikan kepastian penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah desa diharapkan segera memberikan klarifikasi sekaligus memastikan hak empat tenaga pendidik yang selama ini menjalankan tugasnya dapat dipenuhi.







