JAKARTA || JatengGayengNews.com – Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI menyepakati peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu lintas profesi. Kebijakan tersebut direncanakan mulai diberlakukan secara bertahap pada 1 Januari 2027.
Kesepakatan itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi seusai rapat koordinasi finalisasi bersama pimpinan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/11/2026).
Prasetyo menjelaskan, kebijakan yang sebelumnya difokuskan kepada tenaga pendidik atau guru PPPK paruh waktu kini diperluas ke berbagai bidang pekerjaan. Perluasan tersebut mencakup dosen, tenaga kesehatan, petugas pemadam kebakaran (Damkar), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), tenaga teknis, tenaga pelayanan, serta tenaga pelaksana lainnya.
“Pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan pengangkatan saudara-saudara kita yang pegawai dengan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu,” ujar Prasetyo.
Menurutnya, keputusan tersebut diambil setelah melalui pembahasan dan perhitungan lintas kementerian serta koordinasi bersama DPR RI. Pemerintah berupaya menyelesaikan persoalan status kepegawaian yang selama ini menjadi aspirasi para tenaga pelayanan publik.
Selain peningkatan status menjadi PPPK penuh waktu, pemerintah juga menyepakati pemberian kesempatan bagi PPPK penuh waktu untuk mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada 2027. Kesempatan tersebut berlaku bagi pegawai lintas profesi dengan tetap mengikuti persyaratan dan mekanisme seleksi yang ditetapkan.
Dalam kesempatan yang sama, pemerintah juga memutuskan memperpanjang masa perjanjian kerja guru non-ASN yang mengajar di sekolah negeri dan terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik). Kebijakan tersebut mencakup sekitar 172.323 guru serta 2.482 tenaga pengajar di lingkungan Kementerian Agama yang masa perjanjian kerjanya berakhir pada Desember 2026.
Prasetyo menambahkan, kebijakan perpanjangan masa kerja serupa juga akan diberlakukan bagi tenaga kesehatan dan tenaga medis non-ASN. Pemerintah turut mempertimbangkan pengaturan khusus terkait persyaratan tertentu, termasuk batas usia bagi tenaga yang ingin mengikuti seleksi menjadi PNS.
Pemerintah menegaskan bahwa pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal negara. Melalui kesepakatan ini, diharapkan para tenaga yang telah mengabdi dalam pelayanan publik memperoleh kepastian status kepegawaian sekaligus tetap memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
