JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang menjadi salah satu program strategis nasional unggulan pemerintah kini menghadapi berbagai persoalan serius di sejumlah daerah. Mulai dari keterlambatan pencairan dana operasional, persoalan administrasi, hingga proyek pembangunan dapur yang mangkrak akibat pembayaran yang tak kunjung diselesaikan.
Kondisi tersebut menyebabkan ratusan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG di berbagai wilayah terpaksa menghentikan operasionalnya. Dampaknya, ribuan penerima manfaat, khususnya pelajar dan kelompok rentan, tidak lagi menerima layanan makanan bergizi sebagaimana mestinya.
97 Dapur MBG di DIY Tutup Sementara
Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), sebanyak 97 dapur MBG menghentikan pelayanan sejak awal Juni 2026. Penyebab utamanya adalah dana operasional dari pemerintah pusat yang belum masuk ke rekening virtual account (VA) masing-masing SPPG.
Akibat tersendatnya pencairan dana tersebut, banyak pengelola dapur tidak lagi memiliki kemampuan membeli bahan pangan maupun membiayai operasional harian.
Sekretaris Daerah DIY sekaligus Ketua Percepatan MBG DIY, Ni Made Dwipanti Indrayanti, mengungkapkan bahwa hasil rapat koordinasi bersama satgas menemukan puluhan dapur mengalami kendala serius.
“Ternyata banyak ada 97. Ya banyak, ya karena virtual account-nya belum, jadi belum tertransfer. Persyaratan juga ada yang belum banyak terpenuhi,” ujarnya.
Dari jumlah tersebut, 42 SPPG berhenti beroperasi karena dana pusat belum cair, sedangkan 55 lainnya terkendala persoalan administrasi.
Kabupaten Sleman menjadi wilayah dengan jumlah penutupan terbanyak, yakni 36 dapur. Disusul Gunungkidul sebanyak 22 dapur, Bantul 10 dapur, dan sejumlah wilayah lainnya.
Padahal, total SPPG yang telah dibangun di DIY mencapai hampir 400 unit.
Jawa Tengah Tutup 386 Dapur Akibat IPAL Tak Memenuhi Standar
Persoalan berbeda terjadi di Jawa Tengah. Sebanyak 386 dapur MBG dihentikan sementara sejak 25 Mei 2026 karena fasilitas Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dinilai belum memenuhi standar lingkungan yang ditetapkan pemerintah.
Sekretaris Satgas Percepatan MBG Jawa Tengah, Urip Sihabudin, menyebut seluruh dapur yang dihentikan memiliki masalah serupa.
“Data yang kami terima dari koordinator BGN Jateng itu ada 386 SPPG. Permasalahannya semuanya masalah IPAL yang belum memenuhi syarat,” jelasnya.
Penutupan massal tersebut menjadi perhatian karena jumlah dapur yang terdampak mencapai ratusan titik layanan yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
Puluhan Dapur di Aceh Berhenti Beroperasi
Sementara itu, di Aceh, puluhan dapur MBG juga menghentikan operasional secara serentak akibat dana operasional dari Badan Gizi Nasional (BGN) belum cair.
Di Aceh Besar, sebanyak 27 dapur berhenti beroperasi. Aceh Barat mencatat 10 dapur tutup, Nagan Raya enam dapur, Aceh Selatan tujuh dapur, Kota Langsa enam dapur, dan Kota Sabang dua dapur.
Akibatnya, ribuan siswa tidak lagi menerima makanan bergizi gratis, sementara relawan, tenaga masak, dan pelaku UMKM yang selama ini terlibat dalam program tersebut kehilangan aktivitas ekonomi.
Beberapa pengelola dapur mengaku masih bertahan menggunakan dana cadangan. Namun persediaan tersebut diperkirakan hanya cukup untuk beberapa hari ke depan jika pencairan dana belum dilakukan.
Proyek Dapur MBG di Paser Mangkrak, Tagihan Rp3,5 Miliar Belum Dibayar
Masalah MBG tidak hanya terjadi pada operasional dapur. Di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, pembangunan sejumlah dapur MBG justru tersendat akibat persoalan pembayaran proyek.
Sejumlah subkontraktor dan penyedia material lokal mengaku belum menerima pembayaran dengan total nilai mencapai Rp3,5 miliar lebih dari kontraktor pelaksana proyek.
Salah satu korban, Maskur, bahkan mendatangi Kantor Gubernur Kalimantan Timur untuk mengadukan nasib para pelaku usaha lokal yang kini mengalami kesulitan keuangan akibat pembayaran yang macet.
Sebagai pemasok material bangunan di Kecamatan Long Ikis, Maskur awalnya optimistis proyek pembangunan dapur MBG akan memberikan dampak positif bagi usaha lokal. Namun harapan tersebut berubah menjadi beban setelah pembayaran tak kunjung direalisasikan.
Situasi semakin rumit setelah diketahui terdapat dua kontraktor utama yang menangani proyek tersebut. Salah satunya dikabarkan menghilang tanpa menyelesaikan kewajiban kepada para subkontraktor dan pemasok material.
Maskur mengaku mengalami kerugian pribadi sekitar Rp300 juta dan kini dipercaya mewakili sejumlah pelaku usaha lain untuk menagih total piutang sebesar Rp3.503.777.000.
Para pengusaha berharap Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat menjadi mediator agar hak-hak mereka segera dibayarkan. Jika tidak ada kepastian penyelesaian, mereka mengaku siap membawa persoalan tersebut hingga ke tingkat pemerintah pusat.
Tata Kelola MBG Jadi Sorotan
Berbagai persoalan yang muncul di sejumlah daerah tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai kesiapan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis secara nasional.
Mulai dari keterlambatan pencairan anggaran, kendala administrasi, masalah infrastruktur pendukung, hingga proyek pembangunan yang bermasalah menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan agar program unggulan tersebut dapat berjalan optimal dan berkelanjutan.
Di tengah harapan masyarakat terhadap peningkatan kualitas gizi generasi muda, pemerintah kini dituntut segera menghadirkan solusi konkret agar layanan MBG kembali berjalan normal dan tidak mengorbankan para penerima manfaat maupun pelaku usaha yang terlibat di dalamnya.
