GROBOGAN || Jatenggayengnews.com – Pemerintah Kabupaten Grobogan mengikuti Rapat Paripurna ke-39 DPRD Kabupaten Grobogan dengan agenda penyampaian jawaban dan tanggapan Bupati atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, Kamis (22/10/2026).
Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD Kabupaten Grobogan tersebut dihadiri Bupati Grobogan Setyo Hadi beserta jajaran pemerintah daerah dan anggota DPRD. Agenda ini menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda APBD 2027 sebelum memasuki proses selanjutnya sesuai mekanisme yang berlaku.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Setyo Hadi menyampaikan apresiasi dan penghargaan kepada seluruh fraksi DPRD atas berbagai masukan, saran, serta pandangan yang disampaikan. Menurutnya, masukan tersebut menjadi bahan penting untuk menyempurnakan perencanaan anggaran agar lebih optimal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat Grobogan.
Salah satu poin yang dibahas adalah indikasi hibah Program L-S-D-P Tahun Anggaran 2027 senilai Rp21,42 miliar. Anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung sarana dan prasarana persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup, sebagai bagian dari upaya meningkatkan pengelolaan sampah di Kabupaten Grobogan.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan penjelasan mengenai proyeksi belanja pegawai yang dihitung secara cermat untuk memenuhi kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Penyusunan anggaran tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan belanja daerah agar struktur APBD 2027 tetap berimbang, sehat, dan akuntabel.
Pembahasan lainnya berkaitan dengan perkembangan terbaru rancangan alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Kabupaten Grobogan Tahun Anggaran 2027. Pemerintah Kabupaten Grobogan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi untuk memperoleh kejelasan mengenai alokasi tersebut sebagai salah satu komponen penting dalam perencanaan keuangan daerah.
Melalui rapat paripurna ini, Pemerintah Kabupaten Grobogan berharap sinergi antara pihak eksekutif dan legislatif dapat terus terjaga. Kerja sama tersebut diperlukan agar pembahasan Raperda APBD Tahun Anggaran 2027 berjalan lancar, sesuai tahapan, dan dapat diselesaikan tepat waktu.
Pemerintah daerah juga berharap APBD 2027 nantinya mampu mendukung prioritas pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong kesejahteraan masyarakat Kabupaten Grobogan.
