SEMARANG || JatengGayengNews.com — Pertemuan antara Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jawa Tengah serta PLN, Kamis (1/10/2026), di Gedung Kantor ESDM Jawa Tengah, belum menghasilkan kesepakatan terkait rencana pengembangan energi panas bumi atau geothermal.
Dalam pertemuan tersebut, pihak ESDM dan PLN memaparkan potensi manfaat pengembangan geothermal sekaligus langkah-langkah mitigasi untuk mengantisipasi kemungkinan dampak proyek terhadap lingkungan dan masyarakat. Pemaparan dilakukan oleh sejumlah pihak dengan latar belakang dan bidang keahlian berbeda.
Meski mendapatkan penjelasan mengenai manfaat serta rencana mitigasi, Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo tetap menyatakan penolakan terhadap rencana pengembangan geothermal. Sikap tersebut didasarkan pada kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan, ekosistem, serta kawasan yang memiliki nilai sosial dan budaya bagi masyarakat.
Ketua Aliansi Penyelamat Gunung Ungaran dan Telomoyo, Havid Sungkar, S.H., M.H., menegaskan bahwa sikap penolakan merupakan bentuk penyampaian aspirasi anggota dan masyarakat yang berada di sekitar kawasan terdampak.
“Aliansi hadir untuk menyuarakan aspirasi anggota dan masyarakat. Sikap kami tetap jelas, menolak rencana geothermal. Kami meminta agar setiap kebijakan dikaji ulang dengan mempertimbangkan perlindungan alam, ekosistem, serta kehidupan masyarakat,” tegas Havid.
Havid berharap pemerintah dan pihak terkait tidak mengabaikan suara masyarakat yang menyampaikan keberatan. Menurutnya, pembangunan sektor energi harus tetap memperhatikan aspek perlindungan lingkungan dan keberlangsungan kehidupan sosial masyarakat di sekitar kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Dalam forum tersebut, Divisi Humas Aliansi juga meminta agar perbedaan pandangan mengenai rencana geothermal tidak membuat masyarakat berhadapan dengan aparat. Aliansi mendorong agar setiap persoalan diselesaikan melalui komunikasi, dialog, dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan hukum.
Sementara itu, Divisi Hukum Aliansi menyatakan kesiapan memberikan pendampingan dan pembelaan apabila terdapat dugaan intimidasi atau kriminalisasi terhadap pengurus, anggota, maupun masyarakat yang berkaitan dengan penolakan rencana geothermal. Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari upaya mengawal aspirasi masyarakat melalui jalur hukum.
Dewan Pembina Aliansi turut mengingatkan pentingnya menjaga kelestarian alam, ekosistem, serta tatanan sosial dan budaya. Pandangan tersebut, menurut Aliansi, perlu menjadi pertimbangan dalam setiap kebijakan pembangunan energi di kawasan Gunung Ungaran dan Telomoyo.
Wakil Sekretaris Aliansi juga kembali menegaskan bahwa sikap organisasi tetap konsisten menolak rencana geothermal, sebagaimana sebelumnya telah disampaikan dalam pertemuan di kawasan Gedongsongo. Aliansi juga meminta PLN memperbaiki komunikasi dan kepercayaan masyarakat dalam proses pembahasan rencana pengembangan energi tersebut.
Hingga pertemuan berakhir, belum terdapat titik temu antara pihak ESDM dan PLN dengan Aliansi. Forum tersebut masih sebatas menjadi ruang penyampaian argumentasi dan pandangan dari masing-masing pihak terkait rencana pengembangan geothermal.
Bagi Aliansi, penjelasan mengenai manfaat dan rencana mitigasi dampak belum cukup untuk mengubah sikap penolakan. Havid Sungkar menegaskan bahwa pihaknya akan terus mengawal kebijakan pengembangan geothermal serta memperjuangkan aspirasi masyarakat.
“Dialog ini bukan akhir perjuangan. Selama belum ada titik temu dan kekhawatiran masyarakat belum terjawab, penolakan terhadap rencana geothermal tetap menjadi sikap Aliansi,” tegasnya.
