PADANG||Jatenggayengnews.com – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memfasilitasi pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dan Pemerintah Kabupaten Solok guna membahas penyelesaian batas wilayah administratif yang selama ini menjadi perhatian kedua daerah.
Pertemuan yang berlangsung di Istana Gubernur Sumatera Barat, Senin (6/7/2026), dihadiri jajaran Tim Penetapan Batas Daerah Provinsi, Bupati Tanah Datar Eka Putra, serta Bupati Solok Jon Firman Pandu beserta tim teknis masing-masing. Pembahasan difokuskan pada penetapan batas wilayah antara Nagari Simawang, Kabupaten Tanah Datar, dan Nagari Bukit Kanduang, Kabupaten Solok.
Dalam pembahasan tersebut, Pemerintah Kabupaten Solok tetap mengacu pada Berita Acara Kesepakatan Nomor 03/BAD I/X/2021, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mempertahankan usulan perubahan batas wilayah yang sebelumnya telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri.
Melalui musyawarah yang difasilitasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, kedua pemerintah daerah akhirnya sepakat menyerahkan keputusan akhir mengenai penetapan batas wilayah kepada Kementerian Dalam Negeri. Seluruh dokumen pendukung, mulai dari aspek historis, sosiologis, yuridis, geografis hingga administrasi pemerintahan, akan dilengkapi sebagai bahan pertimbangan pemerintah pusat.
Bupati Solok Jon Firman Pandu menegaskan pihaknya menghormati seluruh mekanisme yang ditetapkan pemerintah pusat dan siap mengikuti keputusan yang nantinya diambil Kemendagri. Ia berharap penyelesaian tersebut mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mengakhiri polemik batas wilayah yang telah berlangsung cukup lama.
Fasilitasi yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat diharapkan dapat mempercepat penyelesaian persoalan tapal batas, menciptakan kepastian administrasi pemerintahan, serta menjaga hubungan harmonis antara masyarakat di kedua wilayah yang berbatasan.
