WONOSOBO || jatenggayengnews.com – Sejumlah aspek operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Desa Ngalian, Kecamatan Wadaslintang, Kabupaten Wonosobo, menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi berbagai masukan yang berkembang, Ketua ABPEDNAS Kabupaten Wonosobo, Boby Santoso, meminta adanya evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan dan memberi manfaat optimal.
Menurut Boby, program pemenuhan gizi merupakan kebijakan strategis yang tidak hanya berorientasi pada peningkatan kualitas kesehatan masyarakat, tetapi juga diharapkan mampu memberikan efek ekonomi bagi lingkungan sekitar.
Salah satu perhatian yang disampaikan masyarakat adalah terkait belum optimalnya keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal dalam rantai penyediaan kebutuhan operasional SPPG. Padahal, warga berharap keberadaan program tersebut dapat membuka ruang ekonomi baru bagi petani, peternak, pedagang, serta pelaku usaha kecil di wilayah Kecamatan Wadaslintang.
“Masyarakat berharap program ini tidak hanya memenuhi kebutuhan gizi penerima manfaat, tetapi juga ikut menggerakkan ekonomi desa dan memberi dampak langsung bagi warga sekitar,” ujar Boby.
Selain persoalan pemberdayaan ekonomi, ABPEDNAS juga menerima aspirasi masyarakat mengenai dugaan belum optimalnya sistem pengelolaan limbah hasil operasional fasilitas tersebut. Warga berharap seluruh aktivitas pengolahan makanan dilakukan sesuai standar lingkungan agar tidak menimbulkan dampak bagi kawasan sekitar.
Menurut Boby, setiap fasilitas pengolahan makanan dalam skala besar semestinya memperhatikan sistem pengelolaan limbah yang baik, termasuk memastikan sarana pengolahan air limbah berjalan sesuai ketentuan guna menjaga kenyamanan dan kualitas lingkungan.
Tidak hanya itu, pihaknya juga menerima informasi dari warga terkait dugaan penggunaan fasilitas di luar aktivitas operasional yang semestinya. Namun ABPEDNAS menegaskan bahwa seluruh informasi tersebut tetap perlu diverifikasi secara objektif dan tidak boleh langsung disimpulkan tanpa pemeriksaan dari pihak berwenang.
“Kami mendorong pemerintah daerah dan instansi terkait melakukan evaluasi secara terbuka. Jika ditemukan ketidaksesuaian, tentu harus diperbaiki sesuai aturan. Namun apabila tidak terbukti, perlu ada penjelasan resmi agar tidak menimbulkan persepsi yang berkembang di masyarakat,” tegasnya.
ABPEDNAS menegaskan komitmennya untuk terus mengawal pelaksanaan program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat desa agar berjalan tepat sasaran, transparan, dan tetap menjaga kepercayaan publik.
Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak pengelola SPPG Ngalian terkait berbagai masukan yang disampaikan masyarakat. Media masih membuka ruang konfirmasi guna menghadirkan informasi yang berimbang.
