DUMAI || Jatenggayengnews.com – Keluhan terkait tingginya biaya perlengkapan seragam sekolah kembali mencuat menjelang Tahun Ajaran 2026/2027. Kali ini sorotan datang dari sejumlah wali murid yang mengaku keberatan dengan biaya pengadaan seragam di SMA Negeri 5 Dumai, yang berlokasi di Jalan M. Yusuf, Kelurahan Teluk Makmur, Kecamatan Medang Kampai, Kota Dumai.
Keluhan tersebut muncul setelah sebelumnya Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto, menyoroti tingginya biaya perlengkapan sekolah di tingkat SMA dan SMK di Provinsi Riau dalam beberapa kesempatan.
Salah seorang wali murid yang meminta identitasnya dirahasiakan mengaku pada tahun ajaran 2025/2026 lalu harus mengeluarkan biaya hampir Rp2 juta untuk pengadaan enam pasang seragam sekolah anaknya.
“Kalau dihitung-hitung, biaya itu cukup besar bagi kami. Penghasilan masyarakat banyak yang pas-pasan, sehingga pengeluaran untuk perlengkapan sekolah menjadi beban tersendiri,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (9/6/2026).
Menurutnya, kebutuhan pendidikan memang menjadi prioritas orang tua. Namun, besarnya biaya seragam sekolah diharapkan dapat dievaluasi agar tidak memberatkan masyarakat, khususnya keluarga dengan kondisi ekonomi menengah ke bawah.
Keluhan serupa juga menjadi perhatian masyarakat setelah Plt Gubernur Riau SF Hariyanto menegaskan agar pungutan atau biaya perlengkapan sekolah yang memberatkan orang tua siswa tidak kembali terjadi pada tahun ajaran baru 2026/2027. Pernyataan tersebut disampaikan saat pelantikan sejumlah kepala sekolah SMA dan SMK di Pekanbaru beberapa waktu lalu.
Di Kota Dumai sendiri, beredar informasi bahwa terdapat sejumlah sekolah yang telah mendapat perhatian dan peringatan terkait pengelolaan biaya perlengkapan sekolah. Masyarakat berharap pengawasan dari pemerintah provinsi dan instansi terkait dapat berjalan maksimal guna memastikan seluruh proses penerimaan peserta didik baru berlangsung sesuai aturan yang berlaku.
Warga yang berada di wilayah zonasi SMA Negeri 5 Dumai, khususnya Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Dumai Timur, berharap biaya perlengkapan sekolah pada tahun ajaran baru dapat lebih transparan dan terjangkau.
Selain itu, masyarakat juga mengingatkan bahwa sekolah negeri telah memperoleh dukungan anggaran dari pemerintah melalui berbagai program, termasuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Oleh karena itu, penggunaan anggaran pendidikan diharapkan dapat dikelola secara terbuka dan akuntabel.
Saat ini, pengawasan terhadap dunia pendidikan tidak hanya dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah, tetapi juga melibatkan masyarakat, media massa, serta lembaga swadaya masyarakat sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial.
Para orang tua berharap seluruh pihak dapat bekerja sama menjaga integritas dunia pendidikan agar praktik yang dinilai memberatkan wali murid tidak kembali terjadi di masa mendatang.
