SEMARANG || Jatenggayengnwes.com – Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, menegaskan bahwa upaya mencegah terjadinya kekerasan di lingkungan pesantren tidak dapat hanya mengandalkan penegakan hukum. Menurutnya, dibutuhkan gerakan bersama yang melibatkan seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, tokoh agama, tokoh masyarakat hingga organisasi kemasyarakatan.
Pernyataan tersebut disampaikan usai menghadiri peringatan Hari Lahir ke-76 Fatayat Nahdlatul Ulama di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, Sabtu (30/5/2026).
“Kita harus saling asah dan asuh. Tidak cukup dengan penegakan hukum. Kita harus mengumpulkan seluruh tokoh masyarakat untuk menyadarkan kembali, agar kejadian kekerasan tidak terulang,” tegas Ahmad Luthfi.
Menurutnya, proses hukum terhadap pelaku kekerasan tetap menjadi kewenangan kepolisian. Namun, upaya pemulihan korban serta perbaikan sistem di lingkungan pesantren membutuhkan keterlibatan berbagai pihak secara berkelanjutan.
Gubernur mengungkapkan bahwa dirinya telah berdiskusi dengan Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Jawa Tengah, Abdul Ghaffar Rozin, terkait langkah-langkah pencegahan kekerasan di pesantren. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah juga berencana menggandeng kementerian terkait, aparat penegak hukum, tokoh agama, serta tokoh masyarakat untuk memperkuat sistem perlindungan di lingkungan pendidikan keagamaan tersebut.
“Kasus-kasus yang terjadi harus menjadi evaluasi bersama. Jangan sampai peristiwa serupa kembali terulang di kemudian hari,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Fatayat NU Jawa Tengah, Tazkiyyatul Muthmainnah, menegaskan komitmen organisasinya dalam memperjuangkan perlindungan perempuan dan anak dari berbagai bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual.
Ia menilai keberanian korban maupun masyarakat untuk melaporkan dan mengungkap kasus kekerasan merupakan langkah penting dalam memutus rantai kekerasan.
“Kita aktif menyadarkan masyarakat untuk berani speak up, berani bersuara ketika melihat atau menjadi korban kekerasan, terutama kekerasan seksual, karena ini adalah tugas kita bersama,” katanya.
Tazkiyyatul menambahkan, Fatayat NU Jawa Tengah siap mendukung dan mengawal berbagai program Pemerintah Provinsi Jawa Tengah yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta perlindungan perempuan dan anak.
Melalui sinergi antara pemerintah, organisasi masyarakat, tokoh agama, dan aparat penegak hukum, diharapkan lingkungan pesantren dapat menjadi ruang pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan.
