JAKARTA || jatenggayengnews.com – Pakar hukum atau Pimprus (Pimpinan Perusahaan) Prof. Dr. Sutan Nasomal mengingatkan pemerintah untuk lebih serius menyikapi aspirasi buruh Indonesia pada peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) 2026. Ia menilai sejumlah kebijakan ketenagakerjaan, khususnya sistem outsourcing dan kontrak kerja, masih jauh dari prinsip kemanusiaan.
Dalam keterangannya di Jakarta, Senin (4/5/2026), Prof. Sutan Nasomal menyebut bahwa selama puluhan tahun tuntutan buruh terkait penghapusan sistem outsourcing belum juga terealisasi.
“Sudah puluhan tahun buruh menyuarakan penghapusan sistem outsourcing, namun hingga kini belum ada perubahan signifikan. Ini menjadi pertanyaan, apakah aturan yang ada sudah benar-benar manusiawi,” ujarnya.
Ia meminta Presiden RI Prabowo Subianto untuk mengambil langkah tegas dengan mengevaluasi bahkan menghapus sistem outsourcing yang dinilai merugikan pekerja.
“Negara harus berani menghapus sistem yang tidak manusiawi. Jangan sampai tenaga kerja hanya dijadikan objek tanpa perlindungan yang layak,” tegasnya.
Menurutnya, praktik outsourcing dan kontrak kerja jangka pendek membuat posisi pekerja menjadi tidak stabil dan rentan terhadap ketidakadilan, termasuk dalam hal upah dan jaminan sosial.
“Dalam sistem seperti ini, pekerja seolah diperlakukan seperti barang. Setelah digunakan, kemudian ditinggalkan. Ini jelas merugikan masyarakat,” lanjutnya.
Prof. Sutan juga menyoroti berbagai persoalan lain yang dihadapi buruh, seperti gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK), sulitnya mendapatkan pekerjaan layak, serta ketimpangan perlindungan tenaga kerja.
Ia menilai pemerintah perlu memastikan seluruh kebijakan ketenagakerjaan berlandaskan prinsip kemanusiaan dan keadilan sosial.
“Apakah upah minimum sudah manusiawi? Apakah perlindungan tenaga kerja sudah memadai? Ini harus menjadi bahan evaluasi serius,” katanya.
Lebih lanjut, ia mengingatkan agar momentum May Day tidak hanya menjadi agenda seremonial, tetapi benar-benar dijadikan dasar untuk memperbaiki nasib pekerja di Indonesia.
“May Day jangan hanya menjadi simbol. Pemerintah harus hadir memberikan solusi nyata bagi kesejahteraan buruh,” pungkasnya.
