SEMARANG || jatenggayengnews.com – Komisi VIII DPR RI memuji respons cepat Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam menangani bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan tanah longsor, yang melanda sejumlah daerah di wilayah tersebut. Penanganan yang dinilai sigap dan responsif itu disebut mampu menekan dampak bencana bagi masyarakat.
Selain peran pemerintah, budaya gotong royong masyarakat Jawa Tengah juga dinilai berkontribusi besar dalam penanganan bencana. Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi VIII DPR RI, Atalia Praratya, saat melakukan Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI dalam rangka Pengawasan dan Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana di Provinsi Jawa Tengah, Kamis, 22 Januari 2026.
“Saya menerima banyak laporan dari warga Jawa Tengah. Mereka menyampaikan apresiasi, karena penanganan bencana dilakukan dengan sat-set dan gercep,” ujar Atalia.
Guna memperkuat penanganan dan mitigasi bencana, Atalia mendorong penguatan kesiapsiagaan serta pengarusutamaan semangat tangguh bencana. Menurutnya, kesadaran dan kesiapan masyarakat maupun pemerintah harus terus dibangun, mengingat bencana kerap terjadi setiap tahun.
“Kebencanaan ini sudah seperti kejadian tahunan. Seharusnya masyarakat dan pemerintah sudah sangat paham dan siap. Maka, semangat tangguh bencana harus terus digaungkan,” tegasnya.
Dalam kunjungan tersebut, Atalia bersama rombongan Komisi VIII DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi VIII, Abdul Wachid, menyalurkan bantuan senilai Rp1.946.096.600. Bantuan itu berupa paket makanan siap saji, tenda, kasur, selimut, hingga family kit untuk mendukung penanganan bencana di Jawa Tengah.
Selain itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyerahkan satu unit mobil rescue senilai Rp695.000.000 kepada BPBD Provinsi Jawa Tengah guna menunjang operasional penanggulangan bencana.
Pada kesempatan yang sama, Wakil Gubernur Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen menyampaikan apresiasi atas perhatian dan dukungan Komisi VIII DPR RI serta pemerintah pusat terhadap penanganan kebencanaan di wilayahnya.
“Kami mengucapkan terima kasih atas kunjungan dan bantuan yang diberikan,” ucapnya.
Taj Yasin menjelaskan, tingkat risiko bencana di Jawa Tengah berada pada kategori sedang, dengan sedikitnya 14 potensi ancaman bencana, baik hidrologi, geologi, maupun non-alam. Kondisi tersebut membuat Jawa Tengah kerap disebut sebagai “mal kebencanaan”.
Oleh karena itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam tiga tahun terakhir terus meningkatkan anggaran penanggulangan bencana. Pada 2024, anggaran tercatat sebesar Rp18,4 miliar, meningkat menjadi Rp19 miliar pada 2025, dan kembali naik menjadi Rp20,4 miliar pada 2026.
Meski demikian, Wagub menilai anggaran tersebut masih belum sebanding dengan kebutuhan di lapangan. Ia mencontohkan, penanganan longsor di satu titik di Kabupaten Kudus membutuhkan anggaran hingga Rp10 miliar. Kondisi serupa juga terjadi di Kabupaten Jepara serta Kabupaten dan Kota Pekalongan, yang memerlukan biaya besar untuk pemulihan infrastruktur pascabencana.
Berdasarkan data BPBD Provinsi Jawa Tengah, pada periode 1–18 Januari 2026 telah terjadi sedikitnya 30 kejadian bencana. Rinciannya meliputi 16 kejadian banjir, 6 tanah longsor, 7 cuaca ekstrem, dan 1 kejadian kebakaran.
