Rembang || jatenggayengnews.com– Maraknya pemberitaan mengenai PT Indo Seafood Rembang di sejumlah media mainstream dalam beberapa waktu terakhir turut menyita perhatian publik. Perusahaan pengolahan ikan yang berada di Kecamatan Kaliori itu bahkan sempat menjadi sorotan hingga memicu aksi demonstrasi.
Pada Sabtu (06/12/2025), beberapa awak media akhirnya mendapatkan kesempatan bertemu langsung dengan pemilik PT Indo Seafood, Yoto, di Banyudono. Dalam pertemuan tersebut, ia menegaskan bahwa perusahaan telah memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) serta perizinan resmi dari instansi terkait, termasuk Dinas Lingkungan Hidup.
“Begini mas, IPAL sebenarnya sudah ada, namun kita tetap mengikuti regulasi dari Lingkungan Hidup (LH). Ijin dari LH juga sudah. Namun seandainya masih ada bau atau apa, kita siap memperbaiki,” jelasnya.
Lebih jauh, Yoto menyampaikan bahwa pihaknya sudah mengadakan tiga kali audiensi dengan pihak terkait. Ia mengaku sudah melakukan berbagai pembenahan untuk mengurangi aroma yang kerap menjadi keluhan masyarakat, termasuk bekerja sama dengan PT Asahi Jakarta dalam hal pengolahan limbah.
“Alhamdulillah kita sudah tiga kali audiensi, dan saya minta jeda waktu untuk berbenah. Mulai awal Februari nanti kita sudah mulai tindak lanjut. Kita juga bekerja sama dengan PT Asahi dalam pengolahan limbah,” imbuhnya.
Terkait tenaga teknis, Yoto menyebut bahwa PT Indo Seafood tidak serta-merta bergantung pada teknisi dari PT Asahi Jakarta. Perusahaan tetap memberikan ruang bagi tenaga lokal Rembang yang memiliki kemampuan untuk terlibat dalam perakitan maupun teknis di lapangan.
Menanggapi demonstrasi yang sempat digelar warga, Yoto menyatakan tidak mempermasalahkan aksi tersebut. Namun, ia mengimbau agar setiap persoalan sebaiknya disampaikan melalui dialog terbuka dengan perusahaan.
“Saya tidak mempermasalahkan aksi demo. Namun alangkah baiknya jika ada keluhan atau saran, sampaikan langsung ke perusahaan. Kami siap berdialog dan mendengarkan,” pungkasnya.
PT Indo Seafood merupakan perusahaan pengolahan hasil perikanan yang berdiri di wilayah Kaliori dengan jumlah tenaga kerja sekitar 600–700 orang. Sekitar 80 persen di antaranya merupakan warga lokal Kaliori dan Rembang. Yoto juga menyebut perusahaan memprioritaskan warga Banyudono yang ingin bekerja tanpa syarat rumit, termasuk tidak mempermasalahkan ijazah maupun usia.
Dengan keterbukaan tersebut, pihak perusahaan berharap isu yang berkembang dapat diklarifikasi secara langsung, sekaligus menjadi momentum perbaikan agar operasional perusahaan dapat berjalan lebih optimal dan tetap sejalan dengan aspek lingkungan serta kepentingan masyarakat sekitar.
