SUBANG || jatenggayengnews.com – Bupati Subang Reynaldy Putra Andita menggelar diskusi bersama awak media dalam kegiatan Silaturahmi Bersama Media yang berlangsung di Legok Gintung, Ciater, Sabtu (20/12). Diskusi berlangsung hangat dengan salah satu fokus utama membahas persoalan ketenagakerjaan di Kabupaten Subang.
Dalam forum tersebut, awak media menyoroti kekhawatiran bahwa industrialisasi di Kabupaten Subang berpotensi hanya menguntungkan masyarakat luar daerah, sementara masyarakat lokal belum sepenuhnya siap bersaing memasuki dunia industri.
Menanggapi hal itu, Bupati yang akrab disapa Kang Rey menegaskan bahwa persoalan ketenagakerjaan menjadi fokus serius, tidak hanya bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Subang, tetapi juga Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Ia menyampaikan bahwa ke depan sistem rekrutmen tenaga kerja akan dilakukan melalui satu pintu.
“Ke depan semua industri yang ada di Kabupaten Subang lewat satu jalur, yaitu aplikasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang terintegrasi dengan data kependudukan, kampus, dan masyarakat Subang,” ujar Kang Rey.
Ia menekankan bahwa masyarakat Subang tetap menjadi prioritas utama dalam penyerapan tenaga kerja, namun menolak penggunaan sistem kuota atau “jatah” yang dinilai rawan disalahgunakan oleh oknum.
“Saya tegaskan hari ini tidak mau lagi ada jatah-jatahan. Saya ingin hilangkan jatah-jatahan. Masyarakat di desanya harus masuk, kalau tidak ada di kecamatan, kalau tidak ada baru tingkat kabupaten, nah kalau tidak ada baru cari keluar. Karena kalau jatah-jatahan nanti diperjualbelikan,” tegasnya.
Meski demikian, Kang Rey menyadari bahwa prioritas bagi warga Subang harus dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh karena itu, ia mendorong adanya kerja sama antara pihak industri dengan universitas yang ada di Kabupaten Subang.
“Tidak bisa dipaksakan kalau SDM-nya tidak sesuai. Makanya kita cari cara bagaimana anak muda di sekitar pabrik kita masukkan ke universitas yang sesuai kebutuhan industri,” katanya.
Kang Rey juga menyadari bahwa kebijakan yang ia canangkan tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat. Ia berharap sistem yang sedang dibangun dapat berkelanjutan dan dijalankan oleh pemimpin daerah selanjutnya.
“Di 2029, di akhir masa kepemimpinan saya dan Pak Gubernur, bagaimana bupati penerus saya tinggal menjalankan sistem yang saya buat. Karena masalahnya saat ini, ganti pejabat ganti kebijakan sehingga tidak pernah tuntas,” pungkas Kang Rey.
