GROBOGAN || jatenggayengnews.com – Data yang akurat menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kebijakan perlindungan sosial yang adil dan tepat sasaran. Pemerintah Kabupaten Grobogan menyadari betul hal ini, dan karenanya menyelenggarakan Bimbingan Teknis Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial–Next Generation (SIKS-NG) bagi para pengisi data di tingkat desa, Kamis (2/10/2025), bertempat di Purwodadi.
Acara ini dibuka oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Grobogan, Anang Armunanto, serta menghadirkan narasumber dari BPS Grobogan, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, dan turut dihadiri anggota Komisi D DPRD Grobogan.
Dalam sambutannya, Sekda menekankan pentingnya peran admin dan operator desa sebagai ujung tombak penyediaan data sosial yang valid. Ia menggambarkan tugas mereka sebagai kerja yang tidak hanya berdampak di dunia, tetapi juga bernilai ibadah.
“Luar biasa sekali peran bapak/ibu sekalian, ini kerja dunia akhirat kalau saya istilahkan,” ujar Anang Armunanto.
Ia menambahkan bahwa kehadiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) memungkinkan program-program pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, lebih terarah dan adil. DTSEN juga meminimalkan risiko bantuan yang salah sasaran, tumpang tindih, maupun diskriminatif.
“Supaya intervensi bantuan pemerintah tepat sasaran, akurat datanya, benar-benar tidak ada diskriminasi, dan lebih diutamakan keadilannya,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Grobogan, Indri Agus Velawati, menjelaskan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas para operator SIKS-NG di desa agar mampu menyajikan data yang terverifikasi, akurat, dan sesuai kondisi lapangan.
“Melalui bimbingan teknis ini, diharapkan kemampuan admin desa meningkat, kesalahan diminimalkan, dan kualitas data benar-benar mencerminkan keadaan riil,” jelas Indri.
DTSEN sendiri merupakan basis data tunggal yang menggabungkan sejumlah sumber, antara lain Data Registrasi Sosial Ekonomi, Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), dan Data P3KE. Seluruh data ini dipadankan dengan data kependudukan dan dikelola oleh lembaga resmi di bidang statistik, serta dimutakhirkan secara berkala.
Dengan cakupan seluruh penduduk Indonesia, DTSEN menyediakan informasi sosial ekonomi yang terintegrasi dan menjadi pijakan utama dalam penyusunan kebijakan berbasis bukti. Oleh karena itu, akurasi dan integritas data menjadi sangat krusial.
Melalui Bimtek ini, Pemkab Grobogan ingin memastikan bahwa instrumen pemutakhiran DTSEN, khususnya melalui aplikasi SIKS-NG, dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh para operator desa. SIKS-NG, sebagai sistem digital, memungkinkan proses verifikasi, perencanaan, hingga evaluasi bantuan sosial dilakukan lebih cepat dan akurat.
“Dari kerja teliti para admin desa, tumbuh keyakinan masyarakat bahwa bantuan negara hadir bagi mereka yang benar-benar membutuhkan,” tutup Sekda.
Forum ini juga menggarisbawahi bahwa data bukan sekadar angka, tetapi merupakan cermin kondisi masyarakat dan penentu arah kebijakan sosial yang lebih adil dan inklusif.
