Jakarta||Jatenggayengnews.com – Dalam upaya meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, Presiden Prabowo Subianto mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD. Instruksi yang ditandatangani pada 22 Januari 2025 ini mengarahkan seluruh pemerintah daerah (Pemda) untuk memangkas anggaran perjalanan dinas hingga 50 persen. Langkah ini merupakan bagian dari kebijakan pemerintah untuk memprioritaskan efisiensi anggaran demi keberlanjutan pembangunan nasional.
Presiden Prabowo menekankan bahwa perjalanan dinas yang selama ini menyerap anggaran cukup besar harus dikurangi secara signifikan. “Mengurangi belanja perjalanan dinas sebesar 50 persen,” ujar Prabowo dalam Inpres tersebut. Selain itu, Presiden juga menginstruksikan pembatasan belanja yang dianggap kurang esensial, seperti kegiatan seremonial, studi banding, kajian, seminar, serta pemberian honorarium yang tidak sesuai standar harga satuan.
Prabowo mengingatkan bahwa belanja daerah harus difokuskan pada program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat, bukan pada kegiatan yang tidak menghasilkan output terukur. Ia menegaskan bahwa efisiensi anggaran bukan hanya tentang pengurangan, tetapi tentang memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan benar-benar mendukung kesejahteraan masyarakat. “Kita harus mengutamakan hasil, bukan seremonial,” kata Prabowo.
Selain itu, Presiden juga meminta Pemda untuk lebih selektif dalam memberikan hibah langsung kepada kementerian atau lembaga untuk menghindari pemborosan anggaran. Sebagai contoh, pemangkasan anggaran perjalanan dinas dapat menghemat hingga Rp 20 triliun, yang dapat dialokasikan untuk sektor-sektor yang lebih mendesak, seperti perbaikan infrastruktur pendidikan.
Prabowo menambahkan, “Dengan setengah dari anggaran perjalanan dinas yang dipangkas, kita bisa membangun atau memperbaiki puluhan ribu sekolah dan gedung-gedung yang sudah rusak.”
Instruksi Presiden ini juga menekankan pentingnya mengurangi belanja seremonial, seperti perayaan ulang tahun atau hari besar, yang selama ini menghabiskan anggaran negara. Prabowo menyarankan agar perayaan-perayaan tersebut dilakukan dengan cara yang lebih sederhana, dengan peserta terbatas dan jika perlu diselenggarakan secara virtual.
Kebijakan ini diharapkan dapat mengubah wajah pengelolaan anggaran daerah dan membawa pemahaman baru mengenai pentingnya efisiensi dalam setiap belanja pemerintah. Ke depannya, Prabowo berharap pengelolaan anggaran lebih berfokus pada sektor-sektor yang berdampak langsung pada masyarakat, seperti pendidikan dan infrastruktur.
(Mond)
