Madiun||jatenggayengnews.com – Kasus dugaan pengeroyokan yang terjadi di Universitas Muhammadiyah Madiun (UMMAD) pada 5 September 2024 terus menjadi sorotan publik. Insiden tersebut melibatkan sejumlah dosen dan karyawan, dengan korban seorang dosen Program Studi Ilmu Lingkungan, yang dikenal dengan inisial DRH. Saat ini, kasus tersebut berada dalam tahap pengumpulan bukti dan kemungkinan akan naik ke tahap penyidikan, yang dapat membuka peluang munculnya tersangka baru.
Dr. Mahfudz Daroini, mantan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UMMAD, mengungkapkan bahwa meskipun penanganan kasus ini sempat terhenti cukup lama, kini penyelidikan telah menunjukkan perkembangan signifikan. Pihak kepolisian sedang mengumpulkan bukti tambahan, dan besar kemungkinan kasus ini akan segera naik ke tahap penyidikan. Dr. Mahfudz juga menekankan perlunya langkah preventif dari pemerintah, dengan mempercepat implementasi Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024, yang berfokus pada pencegahan dan penanganan kekerasan di perguruan tinggi. Ia menegaskan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran serius bagi semua pihak terkait.
Kasus ini telah dilaporkan ke Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendikbudristek, yang dijadwalkan untuk melakukan investigasi ke lokasi kejadian di kampus 1 UMMAD pada minggu depan.
Peristiwa ini bermula saat DRH bertemu dengan Rektor UMMAD Sofyan Anif untuk berkonsultasi mengenai status kepegawaiannya dan menyampaikan aspirasi mahasiswa terkait akreditasi program studi. Namun, suasana berubah tegang ketika ajudan rektor mempertanyakan apakah DRH merekam pertemuan tersebut. Ketika DRH menolak menjawab karena alasan privasi, ajudan tersebut membentak, “Saya tanya, jawab!” dan rektor juga menanggapi dengan cuitan, “Aku ini direkam, to?” Diduga, pernyataan tersebut memicu reaksi dari sejumlah dosen dan karyawan yang kemudian terlibat dalam tindakan pengeroyokan terhadap DRH. Akibat kejadian tersebut, DRH mengalami luka fisik dan segera melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwenang.
Kekerasan di lingkungan akademik jelas bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang mengedepankan nilai-nilai demokrasi, hak asasi manusia, dan etika profesional. Kasus ini memunculkan pertanyaan besar mengenai budaya kerja dan interaksi antar civitas akademika di perguruan tinggi. Proses hukum yang sedang berjalan diharapkan dapat mengungkap fakta secara transparan dan memberikan keadilan bagi korban. Kasus ini juga menjadi bahan refleksi penting bagi dunia pendidikan tinggi di Indonesia dalam hal pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus.
Dengan penyelidikan yang sedang berlangsung dan kemungkinan naiknya kasus ke tahap penyidikan, munculnya tersangka baru sangat mungkin terjadi. Pengumpulan bukti lebih lanjut dan saksi-saksi yang terlibat bisa menjadi faktor penentu dalam mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Kasus ini mengingatkan kita akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik kekerasan di kampus dan mendesak adanya kebijakan yang lebih tegas serta segera dilaksanakan di seluruh perguruan tinggi.
Kasus dugaan pengeroyokan di UMMAD ini masih dalam proses penyelidikan dan berpotensi mengungkap lebih banyak fakta. Seluruh civitas akademika di Indonesia berharap agar proses hukum berjalan dengan adil dan transparan, serta menjadi momentum untuk meningkatkan pengawasan dan penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan.
