PATI|| jatenggayengnews.com – Kondisi tata kelola pemerintahan dan ketertiban umum di Kabupaten Pati menjadi sorotan. Sejumlah persoalan, mulai dari pelanggaran peraturan daerah (Perda), kedisiplinan aparatur sipil negara (ASN), hingga kebersihan lingkungan, dinilai membutuhkan perhatian serius dari pemerintah daerah.
Dalam pemberitaan Harian Merapi, Selasa (17/11/2026), kondisi tersebut bahkan digambarkan dengan istilah “Pati Kota Bebas”. Istilah ini merujuk pada berbagai persoalan ketertiban dan lemahnya penegakan aturan yang dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah perkotaan.
Selama tiga hari terakhir, jajaran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) diketahui berupaya menertibkan pedagang yang berjualan di kawasan zona merah, termasuk di sekitar Simpang Lima dan sepanjang Jalan Sudirman.
Namun, persoalan ketertiban kota tidak hanya berkaitan dengan aktivitas pedagang. Sejumlah kendaraan berpelat nomor luar daerah terlihat berlalu-lalang, keberadaan pengemis di kawasan lampu lalu lintas, serta kondisi sampah yang memenuhi sejumlah tepi jalan juga menjadi perhatian.
Sorotan turut diarahkan kepada kedisiplinan ASN. Dalam laporan tersebut disebutkan adanya ASN yang diduga tidak masuk kerja hingga tiga bulan.
Di lingkungan legislatif, sejumlah wakil rakyat juga disebut tidak rutin berkantor dengan alasan kurang tertarik mengikuti rapat bersama pihak eksekutif.
Sementara itu, dinamika antara masyarakat dan aparat pemerintah juga menjadi perhatian. Aksi demonstrasi yang terkadang berlangsung hingga memasuki ruang kerja eksekutif dinilai perlu disikapi secara bijaksana tanpa mengabaikan aturan yang berlaku.
Koordinator Presidium LSM Dewan Kota, Pramudya, SH, menilai Kabupaten Pati sedang menghadapi persoalan serius terkait kewibawaan penegakan hukum.
Menurutnya, ketika pelanggaran Perda berlangsung secara terbuka tanpa tindakan tegas dan konsisten, masyarakat dapat menangkap kesan bahwa aturan bisa dinegosiasikan melalui tekanan atau keberanian melawan petugas.
Ia meminta Pemerintah Kabupaten Pati segera melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan penegakan aturan.
Penegakan hukum, menurutnya, harus dilakukan secara adil dan tidak tebang pilih. Pemerintah juga harus mampu membedakan antara tindakan pelanggaran hukum dan penyampaian aspirasi masyarakat yang dilindungi.
Pengamat pemerintahan dan kebijakan publik, Lilik Salamun, MSc, turut mengingatkan bahwa pemerintah daerah memiliki tiga tugas pokok, yakni pembangunan, pelayanan publik, serta penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Ketiga tugas tersebut harus dijalankan secara optimal oleh Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati melalui kepemimpinan, perencanaan, pengaturan, dan pengawasan terhadap seluruh perangkat pemerintahan.
Berbagai sorotan tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Pati untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, meningkatkan kedisiplinan aparatur, menjaga kebersihan kota, serta memastikan penegakan Perda berjalan konsisten.
Masyarakat tentu berharap Pati menjadi daerah yang tertib, bersih, nyaman, dan memiliki pemerintahan yang mampu memberikan pelayanan secara maksimal.







