KUA Jatilawang Ungkap Bahaya Nikah Siri, Perempuan dan Anak Paling Rentan Dirugikan

Tentang Kami22 Dilihat

BANYUMAS|| jatenggayengnews.com – Praktik pernikahan siri masih menjadi perhatian karena berpotensi menimbulkan berbagai persoalan hukum dan sosial di tengah masyarakat. Tidak adanya pencatatan perkawinan secara resmi dinilai dapat melemahkan perlindungan hak-hak istri maupun anak.

Hal tersebut menjadi pembahasan dalam konsultasi antara Penyuluh Agama Islam Fungsional Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Jatilawang, Ahmad Muttaqin, dengan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Tinggarjaya, Misno, Selasa (10/11/2026).

Dalam konsultasi tersebut, keduanya membahas dasar hukum pencatatan perkawinan serta dampak negatif pernikahan siri terhadap ketahanan keluarga dan kehidupan bermasyarakat.

Ahmad Muttaqin menjelaskan, dalam perspektif fikih Islam, pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat dapat dinilai sah secara agama. Namun, dalam sistem hukum Indonesia, setiap perkawinan juga diwajibkan untuk dicatat sesuai ketentuan perundang-undangan.

BACA JUGA  Didesak Transparan, Oknum BNNP Sulsel Diperiksa Internal Dugaan Salah Tembak di Sidrap

Menurutnya, pencatatan perkawinan bukan bertujuan mempersulit masyarakat dalam menjalankan ibadah, melainkan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh anggota keluarga.

“Negara melalui regulasi perkawinan tidak bertujuan mempersulit urusan ibadah masyarakat, melainkan hadir untuk memberikan perlindungan hukum yang adil, terutama bagi kaum perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi pihak paling dirugikan,” jelas Ahmad Muttaqin.

Ia juga memaparkan landasan hukum pencatatan perkawinan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 2 ayat (2), serta Kompilasi Hukum Islam Pasal 5 dan Pasal 6.

BACA JUGA  Polres Klaten Klarifikasi Penanganan Laporan Penghinaan yang Viral, Tegaskan Proses Penyidikan Tetap Berjalan Profesional

Dalam pembahasan tersebut, terdapat sejumlah dampak negatif nikah siri yang perlu menjadi perhatian masyarakat.

Pertama, lemahnya perlindungan hukum terhadap istri. Ketika terjadi perceraian atau suami meninggalkan keluarga, istri berpotensi mengalami kesulitan dalam memperjuangkan hak-hak keperdataannya.

Kedua, rentannya status hukum anak. Perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan persoalan dalam pembuktian hubungan hukum antara anak dan ayah, termasuk berkaitan dengan administrasi kependudukan serta hak waris.

Ketiga, berpotensi memicu ketidakadilan sosial dan eksploitasi terhadap perempuan. Tanpa adanya bukti pencatatan perkawinan, posisi perempuan dapat menjadi lebih rentan ketika menghadapi persoalan rumah tangga.

BACA JUGA  Polsek Tamalatea Disorot, Terduga Pelaku Pengeroyokan di Jeneponto Belum Ditangkap

Sementara itu, Misno menyambut baik penjelasan yang diberikan oleh Ahmad Muttaqin. Menurutnya, pemahaman mengenai aturan perkawinan sangat penting bagi petugas yang berhadapan langsung dengan masyarakat di tingkat desa.

Melalui konsultasi tersebut, KUA Jatilawang berharap masyarakat semakin memahami pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.

Edukasi ini diharapkan mampu mendorong terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, sekaligus memastikan hak-hak perempuan dan anak mendapatkan perlindungan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2