Mantan Wakapolri Oegroseno Desak Pengusutan Tuntas Dugaan Penyadapan LSP Polri

Nasional18 Dilihat

JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Mantan Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri), Komjen Pol (Purn) Oegroseno, mendesak agar dugaan penyadapan ilegal yang menyeret mantan Kapolri Listyo Sigit Prabowo (LSP) diusut secara menyeluruh. Ia meminta penyidik tidak hanya berhenti pada pihak yang diduga memberikan perintah, tetapi juga mengungkap siapa penerima atau pengguna akhir hasil penyadapan tersebut.

Oegroseno menyampaikan keprihatinannya terhadap persoalan penyadapan yang diduga dilakukan tanpa prosedur hukum. Menurutnya, penyadapan terhadap siapa pun, termasuk Presiden, Wakil Presiden, pejabat negara, media, hingga masyarakat biasa, harus tunduk pada ketentuan perundang-undangan.

Ia mengingatkan bahwa Peraturan Kapolri Nomor 5 Tahun 2010 telah mengatur tata cara penyadapan di lingkungan Polri. Karena itu, tindakan penyadapan harus memiliki dasar dan prosedur resmi, termasuk berkaitan dengan kepentingan penyelidikan maupun penyidikan.

BACA JUGA  Proyek Rp13 Miliar di Serdam Disorot Warga

Oegroseno menegaskan, pengusutan perkara tidak boleh hanya berfokus pada satu orang. Penyidik perlu menelusuri rantai komando, pihak yang menginisiasi, hingga siapa yang menerima dan memanfaatkan informasi hasil penyadapan.

“Jangan berhenti di Pak LSP itu saja, yang memerintahkan siapa, inisiatornya siapa di sini, bongkar semuanya secara tuntas biar masyarakat puas,” kata Oegroseno.

Ia juga mempertanyakan batas waktu dugaan operasi penyadapan yang disebut berlangsung pada 2025 hingga 2026. Menurutnya, penyidik perlu menelusuri kemungkinan adanya kegiatan serupa pada periode 2023–2024.

BACA JUGA  Inilah Harga Gas Elpiji 3 Kg Terbaru 2025

Oegroseno mengaitkan pertanyaan tersebut dengan pernyataan mantan Presiden Joko Widodo yang pernah menyebut memperoleh informasi mengenai dinamika internal partai politik dari intelijen kepolisian dan Badan Intelijen Negara (BIN). Namun, hal itu menurutnya perlu didalami dan dibuktikan melalui penyelidikan, bukan dijadikan kesimpulan sepihak.

Dalam pandangannya, perkara tersebut juga perlu diperiksa dari kemungkinan adanya kepentingan politik. Ia menilai penyidik harus memastikan motif, alur perintah, serta pihak yang menerima hasil penyadapan agar persoalan menjadi terang.

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini sebelumnya dipaparkan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI pada 12 November 2026. Kapolri menjelaskan dugaan proses penyadapan melalui sejumlah tahapan, mulai dari pemberian perintah, pemasukan nomor sasaran ke sistem, pelaksanaan pemantauan, pelaporan hasil, hingga dugaan penghapusan data.

BACA JUGA  TNI Jambeyan Sosialisasikan Cegah Bullying Pada Anak

Dalam perkara tersebut, penyidik telah menetapkan empat orang sebagai tersangka. Meski demikian, seluruh dugaan peran masing-masing pihak masih harus dibuktikan melalui proses hukum dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah.

Desakan Oegroseno menjadi pengingat penting bahwa pengusutan dugaan penyadapan tidak cukup hanya mengungkap pelaksana teknis. Transparansi mengenai siapa pemberi perintah, siapa penerima hasil, serta untuk kepentingan apa informasi tersebut digunakan menjadi bagian penting dalam menjawab pertanyaan publik.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2