Jatenggayengnews.com || Rembang – Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Rembang mulai mematangkan langkah pengawasan Barang Kena Cukai (BKC) ilegal untuk tahun 2027. Upaya tersebut dilakukan melalui koordinasi dan evaluasi bersama sejumlah instansi terkait dalam pertemuan lintas sektoral, Senin (02/11/2026).
Pertemuan tersebut melibatkan Bea Cukai Kudus, Kejaksaan, Polri, TNI, serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang. Koordinasi ini bertujuan menyamakan persepsi sekaligus memperkuat sinergi dalam upaya menekan peredaran produk kena cukai ilegal.
Dalam pembahasan tersebut, sejumlah pihak melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pengawasan selama 2026. Evaluasi mencakup kegiatan operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal, sosialisasi ketentuan perundang-undangan di bidang cukai kepada pedagang, serta pemasangan media edukasi di sejumlah kecamatan.
Selain mengevaluasi kegiatan yang telah berjalan, pertemuan juga membahas strategi dan rencana program pengawasan untuk 2027. Beberapa langkah yang menjadi perhatian antara lain peningkatan intensitas operasi gabungan, perluasan sosialisasi kepada masyarakat dan pelaku usaha, serta optimalisasi peran masing-masing instansi sesuai tugas dan kewenangannya.
Satpol PP Kabupaten Rembang menilai pengawasan peredaran BKC ilegal membutuhkan keterlibatan berbagai pihak. Pasalnya, upaya pemberantasan tidak hanya berkaitan dengan penindakan di tingkat peredaran, tetapi juga mencakup pengawasan distribusi, edukasi masyarakat, hingga penegakan hukum.
“Ke depan, kita ingin pengawasan lebih terarah dan terukur. Penindakan tetap berjalan, tetapi edukasi juga harus diperkuat agar pedagang dan masyarakat memahami ketentuan di bidang cukai,” ujar perwakilan Satpol PP dalam kegiatan tersebut.
Melalui penguatan koordinasi lintas instansi, Satpol PP Rembang berharap peredaran rokok ilegal dan produk BKC ilegal lainnya di wilayah Kabupaten Rembang dapat semakin ditekan pada 2027. Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya melindungi penerimaan negara, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkeadilan.
Satpol PP juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam pengawasan dengan melaporkan apabila menemukan indikasi peredaran BKC ilegal di lingkungan masing-masing. Informasi dari masyarakat diharapkan dapat membantu instansi terkait melakukan penelusuran dan tindak lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. (Par)







