GROBOGAN || Jatenggayengnews.com – DPRD Kabupaten Grobogan secara resmi menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Persetujuan tersebut ditetapkan dalam Rapat Paripurna ke-43 DPRD Kabupaten Grobogan Tahun Sidang 2026 Masa Sidang ke-3, Selasa (17/11/2026). Rapat dipimpin Ketua DPRD Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, SE., MM., dengan agenda pembicaraan tingkat kedua atau pengambilan keputusan atas Raperda tersebut.
Sebelum pengambilan keputusan, rapat terlebih dahulu mendengarkan laporan hasil kerja Panitia Khusus (Pansus) IV Tahun 2026 yang disampaikan oleh Arief Dwi Agustianto, SH. Dalam laporannya, Pansus IV menyatakan menerima dan menyetujui Raperda Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2027 untuk ditetapkan menjadi Perda.
Ketua DPRD Grobogan, Hj. Lusia Indah Artani, menyampaikan bahwa pembahasan Raperda telah melalui sejumlah tahapan sesuai mekanisme dan tata tertib DPRD, mulai dari penjelasan Bupati hingga pembahasan serta penyempurnaan bersama perangkat daerah dan BUMD terkait.
“Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada BUMD Tahun 2027, dengan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana laporan hasil rapat kerja Panitia Khusus IV Tahun 2026 DPRD Kabupaten Grobogan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. Apakah dapat disetujui?” ujar pimpinan rapat saat meminta persetujuan anggota dewan.
Seluruh anggota dewan yang hadir menyatakan setuju. Dengan demikian, DPRD Kabupaten Grobogan secara resmi menyetujui Raperda tersebut menjadi Peraturan Daerah. Persetujuan itu dituangkan dalam Keputusan DPRD Kabupaten Grobogan Nomor 180.18/34 Tahun 2026 tertanggal 17 November 2026.
Bupati Grobogan, Setyohadi, selanjutnya menyampaikan pendapat akhir atau sambutan atas persetujuan Raperda tersebut. Setelah persetujuan bersama diberikan, Ketua DPRD juga menyatakan tugas Panitia Khusus IV Tahun 2026 selesai dan secara resmi membubarkan pansus.
Rapat Paripurna ke-43 kemudian ditutup setelah seluruh agenda selesai dilaksanakan. Persetujuan Raperda ini menjadi bagian dari proses pembentukan regulasi daerah terkait penyertaan modal pemerintah kepada BUMD untuk tahun anggaran 2027.







