JAKARTA|| jatenggayengnews.com – Kebebasan pers menjadi salah satu pilar penting dalam menjaga demokrasi. Pers memiliki peran strategis sebagai penyampai informasi, pengawas kebijakan pemerintah, sekaligus jembatan komunikasi antara masyarakat dan pemegang kekuasaan.
Namun, hubungan antara kekuasaan dan pers kerap diwarnai dinamika. Ketika kebijakan pemerintah mendapat pemberitaan positif, pers sering dinilai objektif. Sebaliknya, saat wartawan menyampaikan kritik atau mempertanyakan keputusan pejabat, tidak jarang muncul anggapan bahwa pemberitaan tersebut tendensius.
Persoalan tersebut menjadi pengingat bahwa independensi media harus tetap dijaga. Pejabat publik memang memiliki hak untuk mengoreksi pemberitaan yang dianggap tidak sesuai fakta. Pers juga berkewajiban memberikan ruang hak jawab dan hak koreksi sebagaimana diatur dalam ketentuan pers.
Meski demikian, keberatan terhadap suatu pemberitaan tidak seharusnya menjadi alasan untuk melakukan tekanan maupun intimidasi terhadap wartawan.
Dalam menjalankan tugas jurnalistik, wartawan memiliki tanggung jawab menyampaikan informasi berdasarkan fakta, melakukan verifikasi, serta mengawasi jalannya pemerintahan demi kepentingan publik.
Di sisi lain, pemerintah memiliki berbagai perangkat komunikasi, mulai dari anggaran publikasi, juru bicara hingga saluran informasi resmi. Sementara itu, wartawan menjalankan tugasnya dengan mengandalkan pertanyaan, catatan, dokumen, dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
Karena itu, pers tidak boleh kehilangan keberanian hanya karena adanya tekanan dari pihak yang memiliki kekuasaan.
Pers bukan alat untuk menyenangkan pejabat, melainkan lembaga yang harus tetap independen dalam menyampaikan informasi dan mengungkap persoalan yang menyangkut kepentingan masyarakat.
Ketika semua pihak berlomba-lomba menyenangkan penguasa, pers justru harus tetap berdiri dengan keberanian untuk bertanya, mengkritisi, dan menyampaikan kebenaran.
Independensi pers merupakan bagian penting dari demokrasi. Sebab, pers yang bebas dan berani bukanlah ancaman bagi kekuasaan yang berjalan benar, melainkan mitra penting untuk memastikan pemerintahan tetap transparan dan bertanggung jawab.
Pers jangan jinak. Tetap kritis, independen, dan berpihak pada kepentingan publik.
Sumber: Satukan Indonesia – Pers Jangan Jinak.
