JAKARTA || JatengGayengNews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi perhatian publik. Jurnalis senior Hersubeno Arief menyoroti sejumlah kejanggalan dalam perkara tersebut, khususnya terkait informasi bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dan sejumlah orang dekat Presiden ke-7 RI Joko Widodo tidak tercantum dalam daftar sasaran penyadapan yang beredar.
Analisis tersebut disampaikan Hersubeno melalui tayangan kanal YouTube Hersubeno Point pada Sabtu (7/11/2026). Ia mempertanyakan alasan sekitar 6.000 nomor telepon yang disebut menjadi sasaran operasi pengumpulan informasi sepanjang 2025 hingga 2026, tetapi nama Gibran, keluarga Jokowi, dan sejumlah tokoh yang dekat dengan lingkaran kekuasaan sebelumnya tidak ditemukan dalam daftar yang dibahasnya.
Menurut Hersubeno, perbedaan tersebut perlu menjadi perhatian penyidik dalam mengungkap tujuan dan latar belakang dugaan penyadapan. Ia menilai penelusuran tidak cukup hanya berfokus pada pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga perlu mengungkap pihak yang tidak menjadi sasaran serta kemungkinan motif di balik operasi tersebut.
“Kalau yang tidak ada kaitannya dengan Joko Widodo kan harusnya Gibran itu juga ikut disadap kalau orang sekadar ingin tahu apa yang terjadi dengan pemerintahan kita atau punya niat seperti yang dikatakan oleh Mensesneg Prasetyo ini ada mengarah kepada makar,” ujar Hersubeno Arief.
Hersubeno juga menyoroti hubungan Listyo Sigit Prabowo dengan Joko Widodo yang telah terjalin sejak keduanya bertugas di Kota Solo pada 2011. Menurut analisisnya, riwayat hubungan tersebut menjadi salah satu konteks yang perlu diperhatikan dalam menelusuri kemungkinan latar belakang perkara penyadapan.
Selain itu, ia menghubungkan munculnya kasus tersebut dengan dinamika hubungan politik antara Prabowo dan Jokowi setelah pergantian pemerintahan. Ia turut menyinggung sejumlah perkembangan politik, termasuk perubahan komposisi kabinet, posisi Gibran dalam pemerintahan, serta persoalan hukum terkait dokumen pendidikan Wakil Presiden.
Dalam ulasannya, Hersubeno juga mengangkat kembali pernyataan pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie mengenai rumor kesepakatan masa jabatan presiden dua tahun. Namun, berbagai isu tersebut merupakan bagian dari analisis dan informasi yang dibahas dalam tayangan, sehingga tidak dapat diperlakukan sebagai bukti keterlibatan pihak tertentu dalam dugaan penyadapan.
Kasus ini sendiri berkaitan dengan dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal, serta penghapusan data elektronik. Proses penyidikan diperlukan untuk mengungkap mekanisme operasi, pihak yang memberikan perintah, dan kemungkinan pihak yang memperoleh manfaat dari aktivitas tersebut.
Hersubeno menegaskan pentingnya penyidik menelusuri perkara hingga ke tingkat pengambil keputusan, bukan hanya berhenti pada pihak yang diduga menjalankan operasi di lapangan.
“Dalam sebuah operasi pengumpulan informasi siapa yang disadap memang penting, tetapi siapa yang tidak disadap dan siapa yang menerima manfaat atau punya motif punya kepentingan dalam aksi penyadapan itu menurut saya jauh lebih penting,” tegasnya.
Ia berharap pengusutan perkara tersebut dilakukan secara menyeluruh, transparan, dan berdasarkan bukti hukum agar seluruh rangkaian peristiwa dapat terungkap secara terang.
