GUNUNGKIDUL || jatenggayengnews.com– Pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kabupaten Gunungkidul memicu polemik internal. Sebanyak 14 Pimpinan Kecamatan (PK) Partai Golkar menyatakan menolak hasil Musda yang digelar di Kantor DPD Partai Golkar Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Senin (9/11/2026).
Penolakan tersebut muncul lantaran sejumlah pengurus kecamatan menilai pelaksanaan Musda tidak sesuai dengan mekanisme organisasi, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), serta aturan internal partai.
Musda XI tersebut menetapkan Ery Agustin Sudiyanti sebagai Ketua DPD Partai Golkar Gunungkidul periode 2026–2031 secara aklamasi. Namun, keputusan itu justru memunculkan keberatan dari sejumlah kader dan pengurus di tingkat kecamatan.
Ketua PK Partai Golkar Ponjong, Supriyono, mengungkapkan bahwa Musda yang semula dijadwalkan pada 8 November 2025 mengalami penundaan hingga hampir satu tahun.
Menurutnya, persoalan semakin mencuat setelah muncul penerbitan surat penunjukan Pelaksana Tugas (Plt) bagi pengurus kecamatan menjelang pelaksanaan Musda.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi menghilangkan hak suara pengurus PK yang selama ini menjadi bagian penting dalam proses pengambilan keputusan organisasi.
“Kami hanya menginginkan Musda dilaksanakan sesuai ketentuan, aturan dan tata tertib yang berlaku. Dengan tetap menghormati seluruh pihak,” ungkap Supriyono.
Sementara itu, Dewan Penasihat DPD Partai Golkar Gunungkidul, Ratno Pintoyo, turut menyampaikan kritik keras terhadap proses penyelenggaraan Musda XI tersebut.
Ratno menilai dinamika yang terjadi telah mencederai prinsip demokrasi internal partai. Menurutnya, pengurus kecamatan merupakan bagian penting dari kekuatan Golkar yang selama ini bekerja membangun basis dan membesarkan partai hingga tingkat bawah.
Ia menyayangkan apabila aspirasi serta hak-hak kader di tingkat kecamatan justru tidak mendapatkan penghormatan dalam momentum pergantian kepemimpinan.
Ratno pun mendesak Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar agar turun tangan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Musda XI Golkar Gunungkidul.
Menurutnya, DPP perlu memeriksa seluruh tahapan penyelenggaraan Musda, termasuk mekanisme pengambilalihan pelaksanaan Musda dan penerbitan surat Plt pengurus kecamatan.
Para kader yang menyatakan keberatan juga berencana menyampaikan surat resmi kepada DPP Partai Golkar di Jakarta. Mereka meminta agar hasil Musda dievaluasi, bahkan dibatalkan apabila terbukti terdapat pelanggaran terhadap ketentuan organisasi.
Meski terjadi gejolak internal, para pengurus kecamatan menegaskan bahwa penolakan tersebut bukan berarti mereka meninggalkan Partai Golkar. Mereka berharap persoalan dapat diselesaikan melalui mekanisme organisasi yang berlaku.
Polemik ini menjadi pekerjaan rumah bagi kepengurusan baru DPD Partai Golkar Gunungkidul. Konsolidasi internal dinilai penting agar perbedaan pandangan tidak semakin melebar dan soliditas partai tetap terjaga menjelang agenda politik mendatang.
