SEMARANG || jatenggayengnews.com– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat ekosistem halal guna mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan daya saing produk lokal. Hingga 7 Oktober 2026, tercatat sebanyak 2.512.759 produk di Jawa Tengah telah memiliki sertifikat halal.
Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi lintas daerah, pendampingan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta pengembangan ekonomi syariah yang terintegrasi dengan sektor pariwisata ramah muslim.
Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Jawa Tengah, Ika Efrilia, mengungkapkan bahwa dari jutaan produk yang telah tersertifikasi, sebanyak 852.083 sertifikat halal sudah diterbitkan.
Menurutnya, peningkatan tersebut tidak terlepas dari berbagai program fasilitasi dan kemudahan sertifikasi halal, termasuk program Sertifikasi Halal Gratis (SEHATI) yang menyasar pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Ika saat bertemu dengan Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, di Semarang, Senin (9/11/2026).
Berdasarkan data BPJPH, penerbitan sertifikat halal mengalami peningkatan signifikan. Pada 2020 tercatat sebanyak 667 sertifikat, sedangkan pada 2026 jumlahnya meningkat menjadi 214.207 sertifikat. Adapun produk yang telah tersertifikasi halal pada 2026 mencapai 831.481 produk.
Untuk mempercepat pengembangan ekosistem halal, BPJPH bersama Pemprov Jateng juga memperkuat kerja sama dengan 35 pemerintah kabupaten/kota.
Komitmen tersebut telah ditandatangani pada 21 April 2026, dengan target sertifikasi sebanyak 557.269 produk pada 2026 dan 556.616 produk pada 2027.
Selain itu, pemerintah memperluas akses pelayanan melalui pembentukan gerai BPJPH di Mal Pelayanan Publik (MPP). Sejumlah daerah yang telah memiliki gerai tersebut di antaranya Jepara, Kendal, Pati, Pekalongan, Kudus, Demak, Sukoharjo, dan Rembang.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menegaskan bahwa penguatan ekosistem halal membutuhkan dukungan seluruh pemerintah daerah, tidak cukup hanya mengandalkan kebijakan pemerintah provinsi.
Ia mendorong 35 kabupaten/kota agar turut mengalokasikan anggaran untuk pendampingan sertifikasi halal sehingga semakin banyak pelaku UMKM yang memperoleh fasilitas tersebut.
Menurut Taj Yasin, Pemprov Jateng juga tengah merumuskan langkah strategis untuk mengintegrasikan pengembangan ekonomi halal dengan ekonomi syariah dan pariwisata ramah muslim.
Ia menegaskan, pembiayaan pendampingan sertifikasi halal tidak boleh hanya bergantung pada APBD provinsi. Pemerintah kabupaten/kota diharapkan mengambil peran sesuai mekanisme penganggaran masing-masing daerah.
Melalui penguatan kolaborasi tersebut, Pemprov Jawa Tengah berharap semakin banyak produk UMKM yang mendapatkan sertifikat halal. Dengan demikian, kepercayaan konsumen meningkat, jangkauan pemasaran semakin luas, serta daya saing produk lokal mampu bersaing di pasar yang lebih besar.
