MPR Tegaskan Calon Wapres Pengganti Gibran Tak Wajib Kader Partai

Tentang Kami17 Dilihat

JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, Ahmad Muzani, menegaskan calon Wakil Presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka tidak secara khusus diwajibkan berasal dari partai politik pengusung pasangan Prabowo-Gibran pada Pemilihan Presiden 2024.

Pernyataan tersebut disampaikan Muzani setelah rapat gabungan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (13/11/2026). Ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, Presiden memiliki kewenangan mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada MPR.

“Menurut Undang-Undang Dasar 1945, Presiden mengusulkan dua nama. Asalnya dari mana enggak disebutkan dalam penjelasan undang-undang,” kata Muzani.

Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto tetap dapat mempertimbangkan berbagai masukan sebelum menentukan dua nama yang akan diajukan kepada MPR. Muzani meminta masyarakat menunggu proses konstitusional tersebut berjalan.

BACA JUGA  3 Pimpinan DPRD Kudus Mangkir Berjama’ah

Pandangan serupa disampaikan pengajar hukum tata negara Bivitri Susanti. Ia merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 yang mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Presiden mengusulkan dua calon kepada MPR untuk dipilih dalam sidang paripurna paling lambat 60 hari.

Bivitri menilai ketentuan tersebut memberikan ruang bagi Prabowo untuk menentukan figur yang dianggap tepat mendampinginya. Menurutnya, calon pengganti tidak harus menjadi anggota partai politik atau kader partai pengusung, sepanjang memperoleh persetujuan koalisi sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia juga menilai pertimbangan Presiden dalam menentukan calon wakil presiden tidak hanya berkaitan dengan latar belakang partai, tetapi juga kepercayaan, loyalitas, kemampuan bekerja sama, serta dinamika politik menjelang Pemilu 2029.

BACA JUGA  Mobil Honda Stream Diduga Diambil Paksa , Ibu Rumah Tangga Asal Wonogiri Lapor Polisi

Meski demikian, terdapat perbedaan penafsiran mengenai ketentuan dalam Penjelasan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Bagian penjelasan tersebut menyebut calon wakil presiden berasal dari partai politik atau gabungan partai politik yang mengusung pasangan presiden dan wakil presiden terpilih sebelumnya.

Pakar hukum tata negara sekaligus mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie, juga menyoroti perbedaan antara ketentuan UUD 1945 dan Penjelasan UU MD3. Ia berpendapat bahwa Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 tidak secara eksplisit membatasi asal partai calon wakil presiden yang diajukan Presiden.

BACA JUGA  Diduga Olah Limbah B3 Ilegal, Gudang di Pongangan Manyar Disegel Petugas Gabungan

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, mengingatkan bahwa proses pencalonan tetap perlu memperhatikan ketentuan UU MD3. Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya persoalan penafsiran hukum yang perlu diperjelas agar proses pengisian jabatan wakil presiden berjalan sesuai konstitusi dan peraturan perundang-undangan.

Dengan demikian, pengisian jabatan wakil presiden tidak hanya menjadi persoalan menentukan figur pengganti, tetapi juga menyangkut kepastian hukum, kewenangan Presiden, serta mekanisme pemilihan oleh MPR. Publik kini menantikan dua nama calon yang akan diajukan Presiden Prabowo dalam proses tersebut.

Gambar 3
file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2