Kredit Macet Pinjol Capai 5,36 Persen, OJK Perketat Pengawasan

Tentang Kami11 Dilihat

JAKARTA || Jatenggayengnews.com – Risiko kredit bermasalah pada industri pinjaman daring (pindar) di Indonesia menunjukkan peningkatan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat tingkat wanprestasi di atas 90 hari atau Tingkat Wanprestasi 90 Hari (TWP90) mencapai 5,36 persen pada September 2026.

Angka tersebut meningkat dibandingkan Agustus 2026 yang tercatat sebesar 4,73 persen. Bahkan, jika dibandingkan dengan September 2025 sebesar 2,82 persen, rasio kredit bermasalah industri pinjaman daring mengalami kenaikan cukup signifikan.

Di sisi lain, nilai pembiayaan pinjaman daring yang masih berjalan atau outstanding mencapai Rp106,48 triliun pada September 2026. Jumlah tersebut tumbuh 17,02 persen secara tahunan (year on year/yoy), menunjukkan aktivitas pembiayaan digital masih terus berkembang.

BACA JUGA  Disbudpar Kudus; Festival Karnaval Budaya Hari Jadi Kudus Ke-476 Begini Katanya…

TWP90 merupakan indikator yang mengukur pendanaan dengan keterlambatan pembayaran lebih dari 90 hari setelah tanggal jatuh tempo. Rasio agregat sebesar 5,36 persen tersebut telah melampaui batas maksimal 5 persen yang menjadi ketentuan bagi masing-masing penyelenggara pindar.

Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK, Agusman, menyampaikan bahwa perkembangan kualitas pendanaan industri layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi (LPBBTI) terus menjadi perhatian regulator.

BACA JUGA  Satgas Saber Polresta Banyumas Bersama Dinas Terkait Sidak Pasar, Cegah Lonjakan Harga Dan Penimbunan

“OJK senantiasa mendorong pertumbuhan industri LPBBTI yang sehat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan kualitas pendanaan, penguatan manajemen risiko, serta pelindungan konsumen,” ujar Agusman.

Sementara itu, Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) turut menyoroti peningkatan risiko kredit tersebut. Wakil Ketua Umum III Aftech, Felix Aliwarga, menyampaikan bahwa industri pindar memiliki peran dalam memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat yang belum terjangkau layanan keuangan formal, sekaligus mendukung produktivitas usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

Namun, perluasan akses pembiayaan harus tetap disertai prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen. Penyelenggara perlu memastikan calon peminjam memiliki kemampuan membayar sesuai kondisi keuangan masing-masing.

BACA JUGA  Kecelakaan Motor dan Mobil Box Terjadi di Jalan Lintas Padang–Painan

Ketua Umum Aftech Layanan Pendanaan Digital (LPD), Nucky Poedjiardjo, juga mendorong perusahaan pindar memperkuat pengendalian risiko dan meningkatkan kualitas penilaian kelayakan kredit atau credit scoring. Langkah tersebut diperlukan agar penyaluran pembiayaan tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menjaga kualitas portofolio.

Kondisi ini menjadi pengingat bagi masyarakat agar lebih cermat sebelum menggunakan layanan pinjaman daring. Calon peminjam perlu menghitung kemampuan membayar, memahami kewajiban cicilan, serta menghindari pinjaman yang melebihi kapasitas keuangan agar tidak terjebak dalam persoalan gagal bayar.

Gambar 3
file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2