DPRD dan Pemkot Lubuk Linggau Sepakati KUA-PPAS APBD 2027

Nasional17 Dilihat

LUBUK LINGGAU || Jatenggayengnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kota (Pemkot) Lubuk Linggau menyepakati Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2027.

Kesepakatan tersebut ditandai dengan penandatanganan persetujuan bersama dalam rapat paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau yang digelar pada Senin (16/11/2026). Rapat berlangsung di Ruang Paripurna DPRD Kota Lubuk Linggau.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi, serta dihadiri Wakil Wali Kota Lubuk Linggau, H. Rustam Effendi, sejumlah anggota DPRD, staf ahli wali kota, para asisten, dan kepala organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Lubuk Linggau.

BACA JUGA  TMMD Kodim 0727/Karanganyar Implementasi Kekompakan TNI-Polri Dengan Masyarakat Desa Kentungan

Sebelum penandatanganan persetujuan bersama, rapat paripurna diawali dengan penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Agenda tersebut merupakan tindak lanjut dari pembahasan dokumen KUA-PPAS APBD 2027 bersama anggota dewan.

BACA JUGA  Jateng Siapkan Kembali Sistem Enam Hari Sekolah Semester Depan

Ketua DPRD Kota Lubuk Linggau, Yulian Effendi, menjelaskan bahwa persetujuan bersama tersebut merupakan salah satu tahapan penting dalam proses penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

“Sehingga hari ini dijadwalkan mendengarkan hasil laporan Badan Anggaran (Banggar), dilanjutkan dengan penandatanganan persetujuan bersama antara Wali Kota Lubuk Linggau dan DPRD Kota Lubuk Linggau terhadap KUA dan PPAS APBD Tahun 2027,” ungkap Yulian.

Dokumen KUA-PPAS memuat arah kebijakan umum anggaran, prioritas program pembangunan daerah, serta plafon anggaran sementara. Dokumen tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan APBD tahun berikutnya.

BACA JUGA  Yogyakarta Bersiap Sambut Pramuka Mancanegara Lewat PDT 2026

Dengan disepakatinya KUA-PPAS, Pemkot Lubuk Linggau dapat melanjutkan tahapan penyusunan APBD 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kesepakatan ini diharapkan menjadi dasar dalam menentukan alokasi anggaran dan program prioritas pembangunan yang bermanfaat bagi masyarakat.

file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2