JAKARTA||Jatenggayengnews.com – Pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI menuai sorotan tajam dari publik setelah besarnya anggaran kegiatan disebut tidak sebanding dengan apresiasi yang diterima para peserta berprestasi. Program yang bertujuan menanamkan pemahaman tentang Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika itu dinilai lebih menonjolkan kemegahan seremonial dibanding substansi pendidikan.
Kritik mengemuka setelah muncul data anggaran kegiatan yang disebut mencapai Rp30,7 miliar, sementara hadiah juara pertama hanya berkisar Rp10 juta. Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan publik mengenai prioritas penggunaan dana dalam kegiatan edukasi kebangsaan tersebut.
Center for Budget Analysis (CBA) menilai pola penggunaan anggaran dalam kegiatan itu lebih banyak terserap pada kebutuhan teknis seperti Event Organizer (EO), produksi acara, akomodasi, hingga pelaksanaan grand final. Sementara itu, porsi penghargaan dan pembinaan bagi peserta dianggap masih sangat minim.
Pengamat kebijakan publik menilai kompetisi akademik seharusnya lebih fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia, termasuk pemberian beasiswa, program pembinaan berkelanjutan, serta penyediaan akses materi pendidikan secara luas bagi pelajar di seluruh Indonesia.
Sorotan terhadap LCC Empat Pilar semakin menguat setelah final tingkat Kalimantan Barat viral di media sosial akibat polemik penilaian dewan juri. Kontroversi tersebut memicu kritik terkait profesionalisme pelaksanaan lomba dan sistem penilaian yang digunakan.
Menanggapi polemik tersebut, pihak MPR RI mengambil langkah dengan menonaktifkan juri serta pembawa acara yang terlibat, sekaligus menjanjikan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun sejumlah pihak menilai evaluasi tidak cukup hanya menyasar personel di lapangan, melainkan juga sistem pengawasan, kurasi pihak ketiga, dan standar kompetensi penilai.
Sejumlah kalangan mendorong agar ke depan anggaran kegiatan edukasi kebangsaan lebih diarahkan pada program yang berdampak langsung bagi pelajar, seperti beasiswa pendidikan, penguatan literasi konstitusi berbasis digital, hingga transparansi penuh terhadap rincian rencana anggaran biaya (RAB).
Publik berharap kegiatan yang membawa nama pendidikan kebangsaan benar-benar mampu mencerminkan nilai keadilan, efisiensi, dan penghargaan nyata terhadap generasi muda yang berprestasi.
