BANGGAI || jatenggayengnews.com – Polemik dugaan praktik prostitusi dan peredaran minuman keras (miras) berkedok izin restoran di Kecamatan Toili Barat, Kabupaten Banggai, memicu reaksi keras dari masyarakat. Pernyataan Pemerintah Kecamatan yang sebelumnya menyebut tidak ada aktivitas tersebut kini dipertanyakan sejumlah pihak.
Sejumlah sumber yang meminta identitasnya dirahasiakan menilai klarifikasi pemerintah kecamatan tidak didasarkan pada kondisi terbaru di lapangan. Mereka menyebut aktivitas yang dipersoalkan justru berlangsung pada siang hari.
“Pernyataan camat tidak mendasar. Harus dijelaskan secara terbuka bagaimana prosedur perizinan restoran dan hiburan malam,” ujar salah satu sumber.
Kritik juga datang dari tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat. Mereka menilai respons pemerintah kecamatan belum mencerminkan sikap profesional dalam melindungi masyarakat.
“Seharusnya pemerintah serius menyikapi dugaan praktik yang merusak moral masyarakat, bukan justru terkesan membenarkan,” kata seorang tokoh agama.
Desakan agar Pemerintah Kabupaten Banggai melakukan evaluasi terhadap kinerja aparat kecamatan pun menguat. Selain itu, aparat penegak hukum diminta tidak bersikap pasif terhadap dugaan pelanggaran yang terjadi.
Masyarakat juga meminta keterlibatan organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Banggai untuk turut mengawasi dan membantu penyelesaian persoalan tersebut.
“Jika pemerintah tidak mampu, kami berharap tokoh agama bisa turun tangan agar situasi tidak semakin memburuk,” ujar sumber lainnya.
Selain dugaan praktik prostitusi, warga juga menyoroti peredaran minuman beralkohol tanpa label resmi di lokasi tersebut. Mereka mendesak adanya penertiban tegas hingga penutupan tempat usaha jika terbukti melanggar aturan.
Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Kecamatan Toili Barat maupun aparat kepolisian setempat belum memberikan keterangan resmi meski telah diupayakan konfirmasi.
Sementara itu, tim investigasi yang menelusuri kasus ini menyatakan akan terus menggali fakta di lapangan guna memastikan kebenaran informasi serta mendorong transparansi dari pihak terkait.
