SUMBAWA || jatenggayengnews.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sumbawa menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Bupati atas lima Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Tahun 2026, Kamis (30/4/2026).
Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama tersebut dipimpin Ketua DPRD Sumbawa, Nanang Nasiruddin, didampingi para Wakil Ketua, yakni H.M. Berlian Rayes, Gitta Liesbano, dan Zulfikar Demitry. Hadir pula Wakil Bupati Sumbawa H. Mohamad Ansori, unsur Forkopimda, serta jajaran perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Fraksi Partai NasDem menyampaikan sejumlah catatan kritis terhadap lima Ranperda yang diajukan pemerintah daerah. Juru bicara Fraksi NasDem, H. Zohran, menegaskan pentingnya setiap regulasi memberikan kepastian hukum dan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Setiap regulasi harus mampu menjamin kepastian hukum sekaligus memberikan dampak nyata terhadap kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Adapun lima Ranperda yang dibahas meliputi penyertaan modal daerah kepada BUMD, perubahan Perda tentang ketenteraman dan ketertiban umum, pengelolaan air limbah domestik, penyelenggaraan kabupaten layak anak, serta perubahan struktur perangkat daerah.
Terkait Ranperda penyertaan modal BUMD, NasDem menekankan perlunya target yang terukur agar investasi daerah tidak membebani APBD.
“Penyertaan modal harus mampu meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan pelayanan publik, bukan sekadar menjadi beban fiskal,” tegas Zohran.
Sementara pada Ranperda ketenteraman dan ketertiban umum, Fraksi NasDem mengingatkan agar pendekatan yang digunakan tetap humanis dan tidak merugikan masyarakat kecil.
“Hukum harus membawa kemaslahatan. Jangan sampai aturan justru mematikan ekonomi rakyat tanpa solusi,” lanjutnya.
NasDem juga menyatakan dukungan terhadap Ranperda Kabupaten Layak Anak dengan harapan mampu menekan angka kekerasan terhadap anak melalui sinergi berbagai pihak.
Di sektor lingkungan, Fraksi NasDem mendorong kesiapan infrastruktur pengelolaan air limbah guna mencegah pencemaran. Sedangkan dalam penataan perangkat daerah, mereka mengingatkan agar simplifikasi birokrasi tetap menjaga kualitas pelayanan publik.
“Kami siap memastikan produk hukum yang dihasilkan berkualitas, berpihak pada rakyat, serta berlandaskan kepastian dan kemanfaatan hukum,” pungkasnya.
Rapat paripurna ditutup dengan penyerahan dokumen pandangan umum fraksi kepada pimpinan sidang untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan di tingkat Panitia Khusus (Pansus) bersama pemerintah daerah.
