JAKARTA || jatenggayengnews.com — Komisi Kejaksaan Republik Indonesia melakukan kunjungan balasan dengan menemui Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Jenderal TNI (Purn) Dr. H. Wiranto, S.H., S.IP., M.M., pada Selasa (3/2/2026) sekitar pukul 14.00 WIB. Pertemuan tersebut merupakan tindak lanjut sekaligus kunjungan balasan atas audiensi sebelumnya yang digelar pada 26 Januari 2026.
Dalam pertemuan tersebut, Wiranto didampingi Asisten I Dr. H. Adi Warman, S.H., M.H., M.B.A., Asisten II Letnan Jenderal TNI (Purn) Yoedhi Swastono, serta para pembantu asisten Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.
Sementara itu, Komisi Kejaksaan dipimpin langsung oleh Ketua Komisi Kejaksaan Prof. Dr. Pujiyono Suwadi, S.H., M.H., didampingi Wakil Ketua Babul Khoir, S.H., M.H., serta Sekretaris Dahlena, S.H., M.H. Turut hadir seluruh anggota Komisi Kejaksaan, yakni Muhammad Yusuf, Heffinur, Andi Nurwinah, Diah Srikanti, Rita Serena Kolibonso, dan Nurokhman, beserta jajaran sekretariat.
Wiranto menyambut baik kunjungan balasan tersebut dan menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan dalam menjaga integritas penegakan hukum.
“Komisi Kejaksaan memiliki peran penting dalam menjaga integritas dan kehormatan penegakan hukum. Penguatan kelembagaan Komisi Kejaksaan merupakan bagian dari upaya memastikan pengawasan etik jaksa berjalan objektif, profesional, dan berkelanjutan,” ujar Wiranto.
Ia menambahkan, pengawasan yang kuat bukan untuk melemahkan institusi penegak hukum, melainkan untuk menjaga marwah lembaga dan memperkuat kepercayaan publik.
Dalam pertemuan tersebut, kedua pihak membahas secara komprehensif penguatan institusi Komisi Kejaksaan, termasuk peningkatan efektivitas pengawasan etik dan perilaku jaksa, penguatan kapasitas kelembagaan, serta peningkatan responsivitas terhadap pengaduan masyarakat. Diskusi berlangsung terbuka dan konstruktif sebagai kelanjutan audiensi 26 Januari 2026.
Pertemuan diakhiri dengan komitmen bersama untuk terus memperkuat komunikasi dan kerja sama kelembagaan guna mendorong terwujudnya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan mendapat kepercayaan publik.
