SEMARANG || jatenggayengnews.com – Tanggal 15 Januari kini memiliki makna penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun 2024 tentang Hari Desa, pemerintah menetapkan tanggal tersebut sebagai Hari Desa Nasional. Penetapan ini merupakan bentuk pengakuan negara terhadap desa sebagai fondasi utama pembangunan nasional, bukan sekadar entitas administratif pelengkap.
Hari Desa Nasional seharusnya tidak berhenti pada seremoni tahunan. Momentum ini perlu dimaknai sebagai ruang refleksi untuk menilai sejauh mana pembangunan desa telah menyentuh aspek paling mendasar, yakni kualitas sumber daya manusia (SDM). Infrastruktur tanpa SDM yang cerdas dan berintegritas hanya akan melahirkan masalah baru di kemudian hari.
Desa Bukan Kelurahan: Fondasi Otonomi Asli
Masih banyak masyarakat yang menyamakan desa dengan kelurahan, padahal secara hukum dan filosofis keduanya sangat berbeda. Desa memiliki otonomi asli, sedangkan kelurahan merupakan perangkat administratif pemerintah daerah.
Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat.
Sebaliknya, kelurahan diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menempatkannya sebagai perangkat kecamatan tanpa kewenangan otonom. Perbedaan ini penting dipahami karena berimplikasi langsung pada tanggung jawab, kewenangan, dan tata kelola pemerintahan desa.
Desa sebagai Pelopor Demokrasi dan Kedaulatan Rakyat
Jauh sebelum negara mengadopsi pemilihan langsung secara nasional, desa telah lebih dahulu mempraktikkan demokrasi melalui Pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Demokrasi desa bahkan kaya akan simbol budaya lokal, seperti penggunaan padi, jagung, dan ketela sebagai lambang pencalonan kepala desa, simbol kedekatan pemimpin dengan rakyat dan alam.
Secara yuridis, Pilkades diatur dalam Pasal 34 UU Desa, yang menegaskan bahwa kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa secara demokratis. Fakta ini menunjukkan bahwa desa merupakan laboratorium demokrasi yang telah lama hidup dalam budaya bangsa Indonesia.
Dari Demokrasi Desa ke Demokrasi Nasional
Pasca reformasi, nilai-nilai demokrasi yang telah lama hidup di desa kemudian diadopsi secara nasional melalui Pilkada, Pemilu Legislatif, dan Pemilihan Presiden secara langsung. Desa tidak lagi sekadar objek pembangunan, melainkan subjek yang memberi inspirasi bagi sistem demokrasi nasional.
Pengalaman demokrasi desa mengajarkan bahwa partisipasi rakyat, kedekatan pemimpin dengan warga, dan kontrol sosial merupakan elemen penting dalam menjaga kualitas demokrasi.
Dana Desa dan ADD: Instrumen Pemerataan Pembangunan
Dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dasar hukumnya tercantum dalam Pasal 72 UU Desa, yang menyebutkan bahwa pendapatan desa bersumber dari APBN, APBD, dan sumber sah lainnya.
Pengaturan teknis Dana Desa dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan PP Nomor 8 Tahun 2016. Dana ini ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, menurunkan angka kemiskinan, serta memperkuat pelayanan publik di tingkat desa.
SDGs Desa dan Program Prioritas Nasional
Desa juga memegang peran strategis dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, yang mencakup tujuan desa tanpa kemiskinan, desa sehat, desa cerdas, hingga desa peduli lingkungan.
Kewenangan desa dalam pembangunan ditegaskan dalam Pasal 18 UU Desa, yang memberikan ruang luas bagi desa untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan sesuai kebutuhan lokal. Dengan kata lain, desa adalah aktor utama dalam pembangunan berkelanjutan berbasis komunitas.
Tantangan SDM Desa dan Risiko Hukum Dana Desa
Di balik besarnya Dana Desa, tersimpan tantangan serius terkait kualitas SDM aparatur desa. Tidak sedikit kepala desa dan perangkat desa yang belum memahami tata kelola keuangan, administrasi pemerintahan, serta batas kewenangan hukum.
Akibatnya, banyak kasus penyimpangan Dana Desa yang berujung pada proses pidana. Padahal, Pasal 26 ayat (4) UU Desa secara tegas mewajibkan kepala desa menjalankan pemerintahan secara transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Pendidikan Inklusif dan Pencerahan Hukum sebagai Solusi
Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak cukup hanya dengan anggaran besar. Pendidikan inklusif dan pencerahan hukum menjadi kebutuhan mendesak. Pendidikan inklusif membuka akses pengetahuan bagi seluruh lapisan masyarakat desa, tanpa diskriminasi usia, latar belakang, maupun pendidikan formal.
Pencerahan hukum bertujuan agar aparatur desa memahami regulasi, prosedur administrasi, serta konsekuensi hukum dari setiap kebijakan yang diambil. Dengan pemahaman hukum yang memadai, risiko kriminalisasi kebijakan desa dapat ditekan.
Menuju Desa dengan SDM Cerdas, Berintegritas, dan Taat Hukum
Desa masa depan harus ditopang oleh SDM yang cerdas secara intelektual, kuat secara moral, dan taat hukum. Integritas aparatur desa merupakan kunci keberhasilan pembangunan, karena Dana Desa sejatinya adalah amanah negara dan rakyat.
Prinsip ini sejalan dengan nilai good governance yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik sebagaimana ditekankan dalam berbagai regulasi pemerintahan daerah.
Selamat Hari Desa Nasional 15 Januari 2026
Selamat memperingati Hari Desa Nasional ke-2 pada 15 Januari 2026. Semoga desa-desa di Indonesia semakin makmur, masyarakatnya semakin berdaya, serta perangkat desanya semakin cerdas, berintegritas, dan taat hukum demi terwujudnya Indonesia yang berkeadilan dan berdaulat.
Penulis:
Dr. Drs. Adv. H. Kukuh Sudarmanto Alugoro, BA, S.Sos., SH, MH, MM
Dosen S2 Magister Hukum Universitas Semarang







