Bumiayu||Jatenggayengnews.com – Desa Pruwatan, Kecamatan Bumiayu, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, kini menjadi sorotan setelah dugaan penyalahgunaan anggaran dan pengelolaan yang tidak transparan terungkap. Kelompok Sadar Wisata (POKDARWiS) di desa tersebut, yang bertujuan untuk melestarikan dan mengembangkan sektor pariwisata, diduga kuat telah diselewengkan oleh oknum-oknum di desa setempat.
POKDARWiS di Desa Pruwatan dibentuk berdasarkan program pemerintah yang dimulai sejak 28 September 2015, di mana tujuannya adalah untuk melestarikan objek wisata di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jawa Tengah. Salah satu contoh penerima manfaat adalah desa ini, yang seharusnya memanfaatkan program tersebut untuk meningkatkan potensi pariwisata lokal. Namun, kenyataannya tidak sesuai harapan.
Beberapa sumber yang menghubungi tim media dan lembaga menyampaikan adanya penyalahgunaan anggaran yang dikelola oleh Pemerintah Desa Pruwatan. Salah satu contoh yang paling mencolok adalah terkait anggaran untuk pengembangan objek wisata Bukit Sendari yang terletak di Dukuh Pelem, Desa Pruwatan. Anggaran sebesar Rp 947.091.000 yang diambil dari Dana Desa tahun 2023 diduga kuat telah diselewengkan oleh pihak terkait.
Hasil penelusuran lebih lanjut oleh tim media menemukan bukti adanya pengelolaan dana desa yang semrawut. Banyak program yang seharusnya berjalan sesuai dengan perencanaan, namun ternyata tidak dilaksanakan dengan baik, bahkan beberapa di antaranya tidak sesuai dengan target yang diharapkan. Misalnya, program kambingnisasi dan pemeliharaan ikan air tawar, yang tidak jelas pelaksanaannya. Selain itu, pengelolaan dana untuk ketahanan pangan dan sektor lainnya juga terindikasi tidak tepat sasaran.
Salah satu warga desa menceritakan bahwa dalam pengelolaan wisata alam Bukit Sepaji dan beberapa proyek lainnya, dana yang digelontorkan tidak sesuai dengan pelaksanaannya. “Pengelolaan wisata Bukit Sendari tidak melibatkan kami sebagai pengurus POKDARWiS. Semua keputusan hanya melibatkan Pemdes dan Karang Taruna,” ungkap salah satu pengurus yang tidak ingin disebutkan namanya.
Tim media dan lembaga juga menemukan bahwa meskipun POKDARWiS di Desa Pruwatan seharusnya dilibatkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan tempat wisata, kenyataannya mereka tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan Bukit Sendari. Hal ini menunjukkan adanya ketidakterbukaan dalam pengelolaan anggaran yang berpotensi merugikan masyarakat.
“Ini jelas masalah besar, dan kami menduga kuat ada praktik KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) yang terjadi di desa ini. Kami meminta agar aparat penegak hukum turun tangan, melakukan audit, dan kroscek terhadap pengelolaan dana desa di Desa Pruwatan,” tegas tim media dan lembaga yang melakukan investigasi.
Mereka juga mengingatkan bahwa sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo Subianto pada rapat kabinet perdana tanggal 23 Oktober 2024, seluruh pimpinan aparat penegak hukum, termasuk Jaksa Agung dan Kapolri, diminta untuk lebih fokus dalam menangani masalah penyelewengan dana desa, yang hingga kini masih menjadi ancaman terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan bangsa.
Presiden Prabowo menekankan pentingnya penegakan hukum yang tegas untuk menciptakan sistem yang adil dan demokratis di Indonesia, serta mencegah penyalahgunaan wewenang yang merugikan negara. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021, memberikan ancaman pidana bagi siapa pun yang terbukti menyalahgunakan wewenangnya dan merugikan negara.
Dengan berkembangnya kasus ini, masyarakat berharap adanya transparansi dan akuntabilitas yang lebih besar dalam pengelolaan anggaran desa, terutama yang berkaitan dengan dana desa dan proyek-proyek pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
