Kadis Pendidikan SBT Jadi Tersangka Kasus Revitalisasi Sekolah 2026, Langsung Ditahan Kejaksaan

Tentang Kami22 Dilihat

SERAM BAGIAN TIMUR|| jatenggayengnews.com – Kejaksaan Negeri (Kejari) Seram Bagian Timur (SBT), Maluku, menetapkan Kepala Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga (Dikbudpora) Kabupaten Seram Bagian Timur berinisial AR sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Program Revitalisasi Satuan Pendidikan Tahun Anggaran 2026.
Penetapan tersangka dilakukan setelah tim penyidik melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dan mengantongi sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah.
Usai ditetapkan sebagai tersangka, AR langsung menjalani penahanan selama 20 hari, terhitung sejak Jumat (13/11/2026). Penahanan dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Wahai untuk kepentingan penyidikan.
Kepala Kejari SBT, Ilham Wahdini, menjelaskan bahwa perkara tersebut berkaitan dengan dugaan praktik pemerasan, pungutan liar (pungli), dan/atau gratifikasi dalam pelaksanaan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan.
Penyidik menjerat tersangka dengan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf f, dan Pasal 12B ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Selain AR, perkara ini sebelumnya telah menyeret dua pejabat Dinas Pendidikan SBT berinisial YB dan RS. Keduanya lebih dahulu ditetapkan sebagai tersangka pada 3 November 2026.
YB telah menjalani penahanan di Rutan Wahai, sedangkan RS yang sebelumnya tidak memenuhi panggilan penyidik akhirnya menjalani pemeriksaan dan ditahan pada Senin (16/11/2026).
Dengan perkembangan tersebut, jumlah tersangka dalam perkara dugaan penyimpangan Program Revitalisasi Satuan Pendidikan di Kabupaten Seram Bagian Timur menjadi tiga orang.
Kejari SBT menegaskan penyidikan masih terus dikembangkan untuk mengungkap secara menyeluruh dugaan praktik pemerasan, pungli, dan gratifikasi tersebut, termasuk kemungkinan keterlibatan pihak lain.
Penegakan hukum ini diharapkan dapat memastikan anggaran revitalisasi benar-benar digunakan sesuai peruntukannya, yakni meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
Kejaksaan juga menegaskan bahwa proses hukum tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah serta menjamin hak-hak para tersangka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA  Dukung Program Pemerintah, Kapolri: Buruh dan Polri Bersinergi Jaga Stabilitas Kamtibmas
file:///C:/Users/user/Downloads/WhatsApp%20Image%202026-07-14%20at%2009.15.01.jpeg
Gambar 1 Gambar 2