JAKARTA|| jatenggayengnews.com – Kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto terus menjadi sorotan publik. Sejumlah fakta baru mulai terungkap, termasuk dugaan alur perintah penyadapan yang melibatkan sejumlah pejabat kepolisian.
Dalam perkembangan penyidikan, nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menjadi salah satu sosok yang disorot. Selain itu, muncul pula nama sejumlah pejabat dan anggota kepolisian yang diduga memiliki peran dalam proses penyadapan tersebut.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat Komisi III DPR RI pada 12 November 2026, penyidik mengungkap dugaan adanya alur perintah penyadapan yang berjenjang.
Perintah tersebut diduga berasal dari Jenderal LSP melalui seseorang berinisial SU, kemudian diteruskan kepada sejumlah pejabat yang menangani sistem pemantauan dan penyadapan.
Dalam penjelasan tersebut, Irjen Ahrie Sonta diduga meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan pemantauan tanpa disertai permohonan resmi dari penyidik.
Penyadapan diduga dilakukan menggunakan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) dan perangkat PenLink’s X (PLX).
Dugaan Penyadapan Menyasar Banyak Kalangan
Kasus ini tidak hanya berkaitan dengan nomor telepon Presiden Prabowo. Berdasarkan keterangan penyidik, sasaran dugaan penyadapan juga mencakup pejabat pemerintah, anggota DPR, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, kejaksaan, internal Polri, aktivis, mahasiswa, hingga organisasi kemasyarakatan.
Penyidik juga mengungkap dugaan adanya penghapusan rekaman suara dan log penyadapan serta pembubaran grup komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan perintah.
Temuan tersebut menjadi bagian penting dalam mengungkap bagaimana praktik penyadapan diduga berlangsung selama periode 2025 hingga 2026.
Siapa Aktor Intelektual dan Penerima Hasil Penyadapan?
Meski sejumlah nama telah muncul dalam proses penyidikan, pertanyaan mengenai siapa aktor intelektual di balik seluruh rangkaian dugaan penyadapan dan ke mana hasil penyadapan disalurkan masih menjadi perhatian.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan pemerintah belum mengetahui secara terperinci siapa dalang di balik kasus tersebut. Pemerintah menyerahkan pengungkapan perkara kepada proses penyidikan kepolisian.
Sementara itu, Komisi III DPR RI mendesak Polri mengusut tuntas perkara tersebut, termasuk mengungkap siapa pemberi perintah, pelaksana di lapangan, serta pihak yang diduga menerima manfaat dari hasil penyadapan.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi penegakan hukum dan transparansi institusi negara. Publik kini menunggu pengungkapan secara menyeluruh agar tidak muncul spekulasi mengenai pihak-pihak yang diduga terlibat.
Seluruh dugaan keterlibatan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum dan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
