PATI||jatenggayengnews.com – Kondisi kualitas air tanah di wilayah Kecamatan Pati Kota menjadi perhatian serius. Sebanyak 84 persen sumur warga dilaporkan telah tercemar zat oli. Kondisi tersebut berpotensi mengancam kesehatan masyarakat, terutama jika air masih digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
Temuan tersebut diungkapkan Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kabupaten Pati, Ahmad Qosim, dalam forum Focus Group Discussion (FGD) yang dipandu Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Pati, H. Sugiyono, Senin (9/11/2026).
Dalam forum tersebut, Ahmad Qosim menyampaikan bahwa pencemaran sumur di wilayah Pati Kota mencapai 84 persen. Sementara itu, Kecamatan Juwana juga menghadapi persoalan kualitas air, dengan ancaman pencemaran bakteri yang disebut paling tinggi.
Menurutnya, kondisi air yang tercemar tersebut dapat berdampak terhadap kesehatan masyarakat, salah satunya memicu penyakit diare.
Ironisnya, meskipun sebagian masyarakat telah menjadi pelanggan PDAM, air sumur masih dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan rumah tangga, seperti mencuci piring dan peralatan dapur.
Ahmad Qosim juga mengungkapkan besarnya potensi kerugian akibat persoalan pencemaran tersebut. Berdasarkan valuasi kesehatan, kerugian material diperkirakan mencapai Rp8 miliar per tahun. Sementara kerugian dari sisi lingkungan ditaksir mencapai Rp1,8 miliar per tahun.
Persoalan ini menjadi perhatian penting karena kualitas air bersih merupakan kebutuhan mendasar masyarakat. Diperlukan langkah konkret untuk memastikan sumber air tanah tidak semakin tercemar dan aman digunakan warga.
Selain membahas persoalan lingkungan, FGD tersebut juga menyinggung sejumlah persoalan perumahan di Kabupaten Pati. Di antaranya pengaduan masyarakat terkait hak kepemilikan tanah setelah kredit lunas, kelayakan bangunan rumah, hingga masih ditemukannya rumah liar.
Ahmad Qosim menyatakan akan mendorong perusahaan pengembang perumahan agar menyediakan lahan pemakaman khusus atau membuat nota kesepahaman (MoU) terkait penyediaan tempat pemakaman bagi warga perumahan.
Sementara itu, Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Pati, Jhony Kurnianto, turut menyampaikan aspirasi terkait penataan kawasan Simpang Lima Pati.
Ia meminta pemerintah kabupaten tetap mempertahankan kawasan Simpang Lima sebagai zona bebas Pedagang Kaki Lima (PKL) sesuai ketentuan peraturan daerah agar kawasan tersebut tetap tertata dan tidak terkesan kumuh.
Persoalan pencemaran sumur ini diharapkan menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Pengujian kualitas air, penelusuran sumber pencemaran, serta langkah pemulihan lingkungan dinilai penting untuk melindungi kesehatan masyarakat Pati.
(Redaksi)
