PURWODADI || Jatenggayengnews.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Grobogan terus memperkuat komitmen dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi digital. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat, mutakhir, mudah diakses, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, saat menerima Tim Visitasi dan Verifikasi Badan Publik Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah dalam kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 di Ruang Rapat Wakil Bupati Grobogan, Selasa (3/11/2026).
Kegiatan berlangsung secara luring dan daring. Sejumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana turut mengikuti kegiatan melalui Zoom Meeting.
Dalam kegiatan tersebut, Pemkab Grobogan mengusung tema “Akselerasi Keterbukaan Informasi Publik melalui Digital Government untuk Mewujudkan Badan Publik Responsif dan Akuntabel”. Tema ini menjadi arah penguatan pelayanan informasi agar semakin transparan, cepat, berkualitas, dan mudah dijangkau masyarakat.
“Kami akan mengambil tema akselerasi keterbukaan informasi publik melalui digital government untuk mewujudkan badan publik yang responsif dan akuntabel. Tujuannya untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang lebih transparan, lebih mudah diakses oleh masyarakat, lebih cepat, dan juga berkualitas,” ujar Anang.
Pengelolaan keterbukaan informasi tersebut berpedoman pada sejumlah regulasi, di antaranya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, serta Peraturan Bupati Grobogan Nomor 34 Tahun 2021. Dalam struktur kelembagaan PPID, Sekda bertindak sebagai Atasan PPID, sedangkan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika bertugas sebagai PPID.
Pelayanan informasi dilaksanakan melalui penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP), verifikasi informasi sebelum dipublikasikan, serta penyediaan layanan melalui kanal elektronik maupun non-elektronik. Masyarakat dapat mengakses informasi melalui laman ppid.grobogan.go.id atau datang langsung ke Ruang Layanan Informasi dan Dokumentasi di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Grobogan, Jalan Mayjend Sutoyo Siswomiharjo Nomor 48, Purwodadi.
Selain kemudahan akses, Pemkab Grobogan juga menaruh perhatian pada kualitas informasi, pelayanan inklusif bagi penyandang disabilitas, serta perlindungan data pribadi. Hal tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga keamanan informasi seiring meningkatnya pemanfaatan layanan digital.
Dalam Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026, Kabupaten Grobogan mencatat sejumlah hasil penilaian, yakni nilai 95,20 untuk website dan media sosial, 85,40 untuk Self Assessment Questionnaire (SAQ), serta 100 untuk uji kompetensi. Sementara pada tahap visitasi dan verifikasi, Grobogan memperoleh nilai 96 untuk presentasi, 99 untuk studi kasus, dan 96,20 untuk visitasi.
Komisioner Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah, Setiawan Hendra Kelana, mengapresiasi peningkatan hasil penilaian Kabupaten Grobogan, khususnya capaian nilai sempurna pada uji kompetensi.
“Di tahun lalu mungkin masih target itu nilainya masih harus ditingkatkan. Alhamdulillah, kemarin menjadi sebuah pelajaran berharga dan akhirnya pada tahun 2026 ini ketika dilakukan uji kompetensi bisa meningkatkan nilai, tidak tanggung-tanggung sampai mendapatkan nilai sempurna,” ujar Setiawan.
Ia menjelaskan, penilaian tahun ini tidak hanya mengandalkan uji kompetensi, tetapi juga meliputi verifikasi lapangan, presentasi oleh Atasan PPID, dan studi kasus. Setelah tahapan visitasi dan verifikasi, rangkaian Monev Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2026 masih akan dilanjutkan dengan uji publik sebelum penetapan hasil akhir.
Sebagai tindak lanjut, Pemkab Grobogan telah menyiapkan sejumlah agenda penguatan pelayanan informasi pada 2027. Di antaranya bimbingan teknis bagi PPID Pelaksana dan PPID Desa, pemutakhiran Daftar Informasi Publik, peningkatan kualitas website dan aksesibilitas layanan, serta penguatan dukungan anggaran dan regulasi.
Melalui berbagai langkah tersebut, Pemkab Grobogan berharap keterbukaan informasi tidak sekadar menjadi pemenuhan kewajiban administratif atau pencapaian nilai evaluasi, tetapi benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Informasi publik harus tersedia secara benar, mudah diakses, setara, dan dapat dipertanggungjawabkan.
