JEPARA || Jatenggayengnews.com – Nasib Noor Rahman (29), warga Desa Kecapi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, menjadi perhatian setelah mengalami kecelakaan kerja saat memperbaiki atap gudang Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Desa Lebuawu, Kecamatan Pecangaan, pada Februari 2026.
Sembilan bulan setelah kejadian tersebut, Noor Rahman masih harus menjalani proses pemulihan akibat luka serius yang dialaminya. Menurut keterangan korban dalam pemberitaan 1Pena.id, kecelakaan terjadi ketika dirinya tersengat aliran listrik saat melakukan pekerjaan perbaikan atap gudang. Insiden itu berdampak serius terhadap fungsi kedua tangannya.
Korban sempat mendapatkan perawatan di RSUD RA Kartini Jepara dan menjalani penanganan lanjutan di RSUP Dr. Kariadi Semarang. Hingga kini, proses pengobatan masih menjadi bagian penting dalam pemulihan kondisi kesehatannya.
Beban pengobatan tersebut juga berdampak terhadap kondisi ekonomi keluarga. Noor Rahman mengungkapkan bahwa keluarganya harus berupaya keras memenuhi biaya perawatan, bahkan disebut sampai menjual tanah untuk membiayai pengobatan. Korban juga menyampaikan bahwa dirinya belum mendapatkan kepastian mengenai pemenuhan hak dan tanggung jawab pihak-pihak yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut.
Dalam pemberitaan Portal Muria, Noor Rahman mengaku belum pernah dimintai keterangan oleh kepolisian terkait peristiwa yang dialaminya. Ia juga menyampaikan bahwa perhatian dari pihak pengelola SPPG maupun pemerintah dirasakannya belum memadai. Keterangan tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pihak-pihak terkait.
Untuk memperjuangkan hak korban, Noor Rahman meminta pendampingan kepada Ajicakra Indonesia. Subkhan, salah satu tim advokasi Ajicakra Indonesia, menyampaikan bahwa pihaknya akan mengumpulkan bukti dan keterangan dari berbagai pihak guna memahami kronologi kejadian secara utuh.
“Setelah kami mendapatkan surat kuasa kemarin, hari ini kami bersilaturahmi ke rumah korban untuk menggali keterangan dari pihak keluarga. Tujuannya agar kami mengetahui kronologi kejadian secara utuh dan bisa melakukan pendampingan secara maksimal dalam mengupayakan perlindungan serta pemenuhan hak pemberi kuasa sebagai korban,” ungkap Subkhan.
Ketua Ajicakra Indonesia, Tri Hutomo, menyatakan keprihatinannya setelah melihat kondisi korban dan mendengar dampak ekonomi yang dialami keluarga. Ia menegaskan lembaganya akan melakukan langkah-langkah hukum serta berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk memperjuangkan hak korban.
Persoalan ini juga menimbulkan pertanyaan mengenai penerapan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), hubungan kerja korban, serta kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Penelusuran perlu dilakukan untuk memastikan siapa pihak yang memberikan pekerjaan, siapa yang bertanggung jawab terhadap pengawasan lokasi, dan apakah prosedur pengamanan terhadap potensi bahaya listrik telah diterapkan.
Sesuai ketentuan keselamatan kerja dan jaminan sosial ketenagakerjaan, hak pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan pekerjaan perlu mendapatkan perhatian. Karena itu, pihak pengelola SPPG, Yayasan Surya Mandiri yang disebut berkaitan dengan fasilitas tersebut, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Gizi Nasional, serta instansi ketenagakerjaan diharapkan memberikan penjelasan sesuai kewenangan masing-masing. Hingga informasi ini disusun, tanggapan resmi pihak-pihak tersebut masih perlu diperoleh agar persoalan dapat diberitakan secara berimbang.
Kasus Noor Rahman menjadi pengingat bahwa pelaksanaan program pelayanan publik harus memperhatikan keselamatan seluruh pekerja yang terlibat. Pemenuhan hak pengobatan, pemulihan korban, serta kejelasan tanggung jawab berdasarkan fakta dan ketentuan hukum perlu menjadi perhatian bersama. Jangan sampai pekerja yang mengalami kecelakaan saat menjalankan tugas justru harus menanggung sendiri beban pengobatan dan ketidakpastian masa depannya.
